Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ini peringatan bagi pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan sosial/bansos ke masyarakat. Baik bantuan sembilan bahan pokok/Sembako maupun bantuan dari Kemensos sebesar Rp 600.000. Sebab, bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat miskin, terutama korban wabah covid 19 atau yang lebih dikenal dengan istilah orang miskin baru.

Penegasan itu dikemukakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi/AMAK, Ponang Adji Handoko, kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Rabu (6/5) siang. ‘’Saya minta kepada pejabat yang berwenang membagikan bansos terutama camat, kepala kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK, pengurus RT dan RW se-Surabaya agar berhati-hati dalam mendata. Harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan,’’ kata Ponang. Karena itu, kata dia, AMAK membuka posko pengaduan bantuan Covid 19 kota Surabaya dengan no WA 085311776666.

Posko pengaduan Covid 19, bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Utamanya warga kota Surabaya yang berpenghasilan pas-pasan. Disamping itu, banyak yang terdampak hingga saat ini belum dapat bantuan sama sekali. Apakah Pemkot Surabaya akan menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR? Dan apakah data tersebut sudah di-update, direvisi secara benar dan jujur? Kapan up-date MBR terbaru kapan dilakukan? Dan kami yakin paska bantuan tersebut dilakukan akan banyak warga kota gak menerima bantuan.

‘’Kalau ada laporan penyimpangan atau penyelewengan bantuan. Atau ada praktek pungli, sekali lagi akan kami laporkan secara hukum. Dan Ini peringatan bagi petugas yang berwenang menyalurkan bantuan. Mulai dari RT/RW/LPMK, kelurahan, kecamatan hingga Pemkot Surabaya jangan mempermainkan bantuan tesebut. Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat ekonomi lemah,’’ ujarnya.

Apalagi, menurut Ponang, Pemkot Surabaya menganggarkan dana sebesar Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19. Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, penganggaran itu sudah melalui pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dan juga berkonsultasi dengan pihak kejaksaan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hendro mengutarakan, Pemkot Surabaya melakukan rasionalisasi anggaran lebih dari Rp 196 miliar. Anggaran itu bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp 12,5 miliar dan belanja langsung Rp 184 miliar.

Anggaran ini untuk penanganan Covid-19 selama April dan Mei 2020. Sejumlah kebutuhan mendesak selama pandemi Covid-19 adalah membeli kebutuhan untuk pencegahan penularan di masyarakat. Bantuan sembako, akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Warga terdampak ini adalah data di luar MBR yang tidak pernah mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat.

Bantuan sembako ini berasal dari bantuan Presiden sebesar 10.000 paket sembako, bantuan dari Pemprov Jatim senilai Rp 200.000, bantuan dari pihak swasta dan Pemkot Surabaya. “Bantuan sembako ini untuk tiga bulan ke depan. Isi sembakonya bermacam-macam, tapi nilainya sama dengan nilai bantuan dari Kemensos senilai Rp 600.000. Data terdampak Covid-19 sementara ini ada 27.023 KK.

Data ini bergerak dinamis setiap waktunya, sehingga nantinya apabila ada warga Surabaya yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan, maka warga bisa mengajukan melalui RW, karena RW adalah garda terdepan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. ‘’Bantuan ini tetap akan saya kawal. Karena itu, masyarakat yang belum menerima atau tidak termasuk dalam daftar penerima segera lapor ke AMAK,’’ ujar Ponang. (bw)