Bojonegoro, (bisnissuarabaya.com) – Bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk korban pandemi covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, diduga dikorupsi. Akibat perbuatannya, salah satu pelaku nekat bunuh diri. Untuk mengganti kerugian negara ratusan juta rupiah, dibebankan kepada masing-masing operator desa.

Dugaan korupsi program BPNP ini, terjadi di Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Kasus ini berawal dari salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK di kecamatan setempat, diduga meninggal dunia karena bunuh diri.

Pada saat meninggal dunia, TKSK tersebut diduga telah menggelapkan uang BPNT sekitar Rp 900 Juta, yang diambil dari Kartu Keluarga Sejahtera/KKS milik Keluarga Penerima Manfaat/KPM. Akibatnya, ribuan warga miskin di 23 desa, di Kecamatan Kedung Adem, tidak bisa mendapatkan haknya.

Anehnya, penggelapan uang negara yang bersumber dari APBN ini, menjadi tanggung jawab masing-masing operator desa. Setiap operator desa diharuskan menandatangani surat peryantaan kesanggupan membayar uang yang digelapkan tersebut.

Namun, karena merasa tidak ikut melakukan penggelapan, Kholiq, salah satu operator Desa Panjang, Kecamatan setempat, menolak menanda-tangani surat pernyataan tersebut. Bahkan, Kholiq, menyampaikan keberatan kepada camat. Sebab, menurut Kholiq, sebagai perangkat desa, gajinya satu tahun pun, tidak akan cukup untuk membayar uang yang dibebankan.

Sementara, Camat Kedung Adem, Agus Saiful Aris, mengaku, surat pernyataan tersebut merupakan komitmen para operator BNPT dari masing-masing desa yang merasa bersalah atas terjadinya penggelapan. Agus, berdalih, pihaknya tidak memaksa atas terbitnya surat pernyataan tersebut. Meski demikian, Agus, mengakui bahwa isi surat pernyataan tersebut, masing-masing operator desa diminta mengembalikan uang sejumlah Rp 641 Juta, sebagai ganti uang yang hilang karena digelapkan. Dan itu atas sepengetahuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Arwan. (mulyanto/stv)