Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ini peringatan bagi pengurus Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW. Jangan sekali-kali melakukan pungutan liar/Pungli kepada warga dalam mengurus surat pengantar ke kantor kelurahan dan kecamatan. Sebab, saat ini segala bentuk pengurusan di kantor kelurahan dan kecamatan di kota Surabaya dilayani dengan cepat dan gratis.
Penegasan itu dikemukakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi/AMAK, Ponang Adji Handoko, kepada bisnissurabaya.com di Surabaya Sabtu (2/5) pagi.

Karena itu, kata dia, AMAK memperingatkan kepada semua pengurus RT dan RW di 31 kecamatan se-Surabaya untuk tidak mempermainkan warga yang hendak mengurus surat pengantar dengan mengobral pungli. “Awas, bila ada laporan warga ke AMAK soal pengurusan surat yang harus membayar kepada RT dan RW mereka akan berhadapan dengan kami. Saya akan kejar bila perlu laporkan ke lurah dan polisi,” kata Ponang, gerah bila mendengar ada pungli yang dilakukan RT dan RW kepada warga yang ingin melakukan surat keterangan kepada RT dan RW. Sebab, kata Ponang, segala pengurusan apapun yang dilakukan warga ke tingkat kelurahan dan kecamatan saat ini dilakukan dengan cepat dan gratis.

“Kalau di kelurahan dan kecamatan saja semua warga yang mengutus surat dilakukan dengan cepat dan gratis. Seharusnya untuk tingkat RT dan RW tidak ada alasan untuk menghambat. Apalagi meminta uang dalam mengurus surat,” ujarnya. Bila hal itu terjadi, Ponang, mengancam akan menyeret pihak RT dan RW yang melakukan pungli ke warga ke ranah hukum. “Saya tidak main-main, kalau ada warga yang melapor ke AMAK soal pungli yang dilakukan RT dan RW, saya akan kejar. Saya tidak peduli siapapun yang jadi RT dan RW,” tegasnya. Alasannya, menurut dia, jangan sampai yang dulu ‘kebiasaan’ pungli yang dilakukan pihak kelurahan dan kecamatan sekarang berpindah ke RT dan RW.

Terutama bila warga dalam mengurus surat pengantar
soal perpanjangan izin usaha, menjual rumah atau tanah kemudian pihak RT dan RW menyodorkan tarif untuk kemudian membuatkan surat pengantar. Sebab, tugas seorang pengurus RT dan RW sudah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan organisasi LPMK, RW dan RT. Dalam Perwali No 38 tahun 2016 jelas diatur tugas dan kewajiban bagi RT dan RW. “Dalam Perwali itu disebutkan RT dan RW adalah kepanjangan tangan dari kepala kelurahan.

Bila lurah dan kecamatan sudah bersih, tidak ada lagi alasan bagi RT dan RW menghambat kepentingan warga karena tidak memenuhi pungli. “Bila hal itu terjadi, akan saya kejar. Bila perlu RT dan RW seperti itu dipecat saja,” kilahnya. (bw)