Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Mulai hari ini Selasa (28/4) Surabaya Raya melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB. Namun, terjadi kemacetan luar biasa di Bundaran Waru. Kemacetan panjang terjadi karena polisi melakukan pemeriksaan kepada pengendara sepeda motor, mobil, bemo, bus, truk, mobil PU dan mobil pribadi yang hendak masuk ke Surabaya dari arah Sidoarjo.
Padahal, persiapan pelaksanaan PSBB sangat matang, bahkan hingga larut malam. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mulai hari ini hingga 30 April 2020 mendatang akan menjadi masa himbauan dan teguran bagi siapapun yang melanggar aturan PSBB.

Kemudian akan dilanjutkan 1 hingga 11 Mei 2020 secara resmi saatnya untuk melakukan teguran dan penindakan bagi siapapun yang masih nekat melanggar aturan PSBB.
“Mulai besok 30 April adalah masa himbauan dan teguran. Lalu tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 ditingkatkan menjadi teguran dan penindakan bagi siapapun yang melanggar,” kata Gubernur Khofiah.  “Yang perlu kita ingat adalah PSBB ini menjadi opsi terakhir yang harus diambil
karena sebaran penularan covid-19 sudah sedemikian meluas. Artinya kita harus melakukan proteksi dan ini kadang pilihan yang tidak bisa mengenakkan semua orang,” ujar Khofifah. Maka dalam tiga hari ke depan petugas akan melakukan pendekatan persuasif dan humanis di tiga kawasan yang tengah menerapkan PSBB.

Dan akan diterapkan sistem keamanan berjenjang sehingga masyarakat bisa memahami situasi yang mereka hadapi. Di sisi lain Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa sejak hari ini ada dapur umum yang memberikan layanan makanan siap saji untuk warga terdampak covid-19 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Dapur umum yang dibuka di sejumlah titik itu juga akan membuat santapan makanan untuk waktu buka puasa dan sahur.

Namun, nanti akan ada evaluasi untuk menyisir beberapa titik yang belum terpenuhi dapur umum. “Mana sih titik yang belum tersisir dapur umum, kita ingin melakukan pemberdayaan UMKM setempat, kalau bikin nasi bungkus yang punya warung juga bisa, jadi, jangan ekonomi usaha mikro itu kemudian terdampaknya terlalu berat, kenapa ada dapur umum, ya karena ini memberikan antisipasi, dari masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB saat pandemi Covid-19,” katanya.

Pemprov Jatim akan lebih merekomendasikan pemberdayaan UMKM setempat yang terdekat itulah yang akan dikoordinasikan dititik mana yang sebetulnya sasaran ini harus lebih luas dan lebih comprehensif,” pungkasnya. Usai melakukan rapat, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Mayjen Widodo Iryansyah melakukan pengecekan pada beberapa tempat check point yang telah disiapak di Surabaya, Sidoarjo daan Gresik. Namun, pengecekan tidak diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dikarenakan mempersiapkan hal yang lain untuk kelancaran pelaksanaan PSBB. (bw)