Malang, (bisnissurabaya.com) – Rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 21 april 2020 dihadiri oleh para undangan yang dibatasi mengingat pandemi covid – 19. Penyampaian LKPJ Tahun 2019, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dengan tema Pembangunan yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup“ dengan prioritas pembangunan: Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2019 dapat disampaikan: Pertama, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 4.111.228.439.460,31 (empat triliun seratus sebelas milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh satu sen) terealisasi 100,45 %, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 104,89 %, Dana Perimbangan terealisasi 96,43 %, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 108,96 %. Kedua, Belanja Daerah sebesar Rp4.482.875.485.854,14 terealisasi 91,22 % yang terbagi atas: Belanja Tidak Langsung terealisasi 91,35 % dan Belanja Langsung terealisasi 91,09 %.

Ketiga Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 425.066.390.893,25 terealisasi 100 %, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu unaudit. Pengeluaran Pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar) terealisasi 109,88 %. Perekonomian Kabupaten Malang semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dengan dibukanya Jalan Lintas Selatan, Bandara Abdulrachman Saleh menuju bandara internasional, Tol Pandaan-Malang dilanjutkan Malang-Kepanjen, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional – Bromo Tengger Semeru (KSPN-BTS), serta dibangunnya jalan-jalan sirip menuju lokasi pariwisata.
Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang sebagai gambaran pencapaian visi dan misi daerah disampaikan sebagai berikut; Persentase konflik sosial yang ditangani tahun 2018 dan 2019 mencapai 100 %. Persentase Desa Mandiri tahun 2018 mencapai 6,88 % dan tahun 2019 mencapai 7,41%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 sebesar 70,60 dan tahun 2019 sebesar 80,65.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 sebesar 69,40 dan tahun 2019 angka sangat sementara BPS sebesar 70,35. Kunjungan wisatawan tahun 2018 sebanyak 7.172.358 orang dan tahun 2019 sebanyak 8.049.829 orang. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2018 sebesar Rp 96.834.520.500.000,00 dan berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2019 sebesar Rp 103.760.078.400.000,00 . Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 sebesar 5,56 % dan berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2019 sebesar 5,50 %, dengan tingkat inflasi tahun 2018 sebesar 2,98 % dan tahun 2019 sebesar 1,93 %. Angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 10,37 % dan tahun 2019 sebesar 9,47 %. Indeks Gini tahun 2018 sebesar 0,37 dan tahun 2019 diproyeksikan sebesar 0,316-0,310.

Pada tahun 2019 Kabupaten Malang menerima Tugas Pembantuan dari beberapa kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan dengan total anggaran sebesar Rp 28.247.061.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah) terealisasi 82,92 %. Anggaran tersebut tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap laju pembangunan dan perekonomian Kabupaten Malang serta didukung oleh partisipasi perusahaan dan masyarakat antara lain melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sepanjang tahun 2019 mampu meraih 132 prestasi Internasional, Nasional, Regional Jawa Timur, dan lembaga independen baik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah secara kelembagaan, maupun tokoh dan elemen masyarakat Kabupaten Malang secara kelompok atau perorangan yang secara keseluruhan disampaikan dalam buku LKPJ Bupati Malang Tahun 2019. (Adv/yul)