Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Kapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB di Surabaya Raya masih belum diumumkan hingga Rabu (22/4) malam. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengaku proses menuju penerapan PSBB masih dalam tahap finalisasi untuk mensinkronkan Perbup dan Perwali Surabaya – Gresik – Sidoarjo, yang akan menerapkan PSBB dengan Pergub Jatim. Namun, Khofifah memastikan Pergub serta keputusan Gubernur terkait PSBB akan diserahkan ke masing-masing Kepala Daerah.

Proses finalisasi Perbup dan Perwali untuk pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya masih dalam tahap finalisasi. Yakni, mensinkronkan Perbup dan Perwali dengan Pergub Jatim. Gubernur Jawa Timur berharap, Perbup dan Perwali dari 3 daerah yang akan menerapkan PSBB bisa diselesaikan. Gubernur Khofifah, mengaku, jika Perbup dan Perwali selesai, Pemprov Jatim akan mengirimkan Pergub dan keputusan Gubernur terkait PSBB kepada Walikota Surabaya, PLT Bupati Sidoarjo, serta Bupati Gresik.

Gubernur Jatim menegaskan, Pergub bersifat sebagai payung hukum secara umum. Namun, detailnya, akan tertera dalam draf Perwali dan Perbup. Karena itu, sanksi PSBB nantinya akan tercantum di Perwali dan Perbup. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan, satu diantara, aturan dalam PSBB adalah pengaturan masalah pembatasan sosial.

Khofifah mencontohkan, sebuah cafe atau warkop hanya diperbolehkan melayani sistem take away. Jika melanggar akan ada sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penyegelan hingga pencabutan izin operasional sementara atau permanen. Dalam penerapan PSBB, menjadi peran dari Satpol PP kota maupun kabupaten untuk menegakkan aturan PSBB yang diberlakukan. Sesuai data pertanggal 22 April, ada 637 kasus konfirmasi positif covid-19 di Jatim, 112 orang berhasil sembuh, sementara 60 orang diantaranya meninggal dunia. (feri/stv)