Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Rapat koordinasi membahas persiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (19/4). Akhirnya tiga daerah sepakat menerapkan PSBB di tengah pandemi Covid-19.

Hasil pertemuan Gubernur Jatim ketiga kepala daerah yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. “Maka tadi bersama-sama kami telah mengambil kesepakatan bahwa hari ini sudah saatnya di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gresik, dan di sebagian Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya diberlakukan PSBB,” ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan setelah pertemuan ini, ketiga daerah bersama Pemprov Jatim akan mengusulkan penerapan PSBB ke Kementerian Kesehatan.

Gubernur bersama Forkopimda Jatim akan membahas dan menyusun draf Peraturan Gubernur tentang penerapan PSBB di tiga daerah, yaitu Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Sementara masing-masing kepala daerah juga akan membahas dan menyusun baik peraturan Wali Kota maupun peraturan Bupati berkaitan penerapan PSBB tersebut.

“Masing-masing kota dan kabupaten serta dari Polda dan Kodam dan DPRD, akan membahas ini secara detail dari draf Peraturan Gubernur yang telah kami siapkan dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Bupati,” tandas Khofifah.

PSBB ini berdasar rekomendasi PERSI merujuk pada hasil penilaian atau scoring evaluasi epidemiologi yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair.

Hasil scoring berdasar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB itu, skor Surabaya 10. Angka tertinggi dari skala evaluasi dan sudah memenuhi kriteria PSBB sesuai peraturan menteri.

Sementara, Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser menjelaskan dalam rapat tersebut Wali Kota Risma menyampaikan secara detail berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menanganani dan mencegah wabah Covid-19.

“Satu persatu upaya pemkot disampaikan secara detail oleh Bu Wali kepada Ibu Gubernur, termasuk bagaimana pemkot mendeteksi seseorang yang terinfeksi Covid-19 hingga bagaimana upaya pemkot dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di level bawah, pokoknya semuanya telah disampaikan saat rapat itu,” kata Fikser usai mengikuti rapat tersebut.

Bahkan, pada rapat tersebut Wali Kota Risma juga menyampaikan penanganan yang telah dilakukan dalam berbagai klaster, baik ODP, PDP dan positif Covid-19.

“Analisis pergerakan atau penambahan dari status ODP ke PDP hingga positif Covid-19 juga telah disampaikan, karena kami selalu rutin melakukan analisis pergerakan angka tersebut,” ujarnya.

Nah, setelah semua upaya yang dilakukan pemkot disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, maka selanjutnya Wali Kota Risma beserta jajaran Pemkot Surabaya manut terhadap keputusan Gubernur. “Pada prinsipnya Pemkot Surabaya manut terhadap keputusan Gubernur,” kata dia.

Diketahui, pertemuan Gubernur dengan tiga kepala daerah itu berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 WIB sore sampai sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 Jatim, Sabtu (18/4) kemarin, PERSI menekankan pentingnya penerapan status PSBB untuk Kota Surabaya. (ton)