Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Pasca didistribusikan, Pemerintah Kota Surabaya kini telah melakukan penarikan masker yang disebar di beberapa kelurahan. Padahal, rencananya masker tersebut akan dibagikan kepada warga secara cuma-cuma, meski sampai kini upaya tersebut belum dilakukan.

“Sudah diterimakan kembali kepada Puskesmas, beserta sarung tangan dan Iodine,” aku salah satu lurah di Kecamatan Tegalsari, yang enggan disebutkan namanya ini.

Menurut penuturan pegawai kantor kelurahan ini, penarikan masker dilakukan Jumat (3/4) sore. Petugas dari puskesmas secara langsung mengambil masker di kantor kelurahan.

Hal yang sama juga terjadi di kelurahan yang di Kecamatan Wonocolo mengalami kejadian serupa.

“Iya mas, ada yang ngambil dari pihak puskesmas,” lanjutnya. Saat ditanya alasan dilakukan penarikan masker, pria ini mengaku tidak tahu. Pihak puskesmas hanya menyampaikan bahwa mereka hanya melakukan tugas dari Pemerintah Kota Surabaya. Hingga kini, pihak kelurahan terpaksa harus mencari masker yang ia datangkan secara mandiri.

Beberapa juga mengakali dengan memakai masker non medis. Seperti masker kain yang biasa dipakai saat berkendara motor. “Sesuai aturan pusat untuk memakai masker jika berada di luar ruangan harus beli sendiri,” kata pegawai kelurahan tersebut.

Sebelumnya, keberadaan masker yang ‘ditimbun’ sempat menjadi teka-teki karena keberadaannya yang dirahasiakan. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita, menjelaskan Dinas Kesehatan sudah mendistribusikan masker-masker itu ke 63 puskesmas di Surabaya. Total yang didistribusikan itu sebanyak 9.892 box dan setiap box isinya 50 lembar.

“Jadi, dalam rangka darurat bencana itu, masing-masing kelurahan mendapatkan masker 10 box,” tegasnya.

Menurut Febria, langkah tersebut sudah sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2017 tentang standart pelayanan kefarmasian, bab II, angka I. Yaitu, proses perencanaan kebutuhan obat per tahun dilakukan berjenjang. PKM diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO. Selanjutnya instalasi farmasi Kab/Kota melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Pusk di wilayah kerjanya, menyesuaikan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stok serta menghindari stok berlebih.

“Makanya, Dinkes melakukan pengadaan untuk persediaan selama 18 bulan dengan perhitungan buffer 6 bulan. Persediaan itu kemudian di distribusikan ke puskesmas untuk dibagikan ke kelurahan-kelurahan,” pungkasnya.

Padahal, Walikota Surabaya Tri Rismaharini pernah mengklaim bagi-bagi masker gratis kepada warga Surabaya sejak Januari lalu.

“Ingat teman-teman waktu aku ngomong ada ramalan yang sesuai dengan BMKG bahwa akan ada gunung meletus? Sebetulnya pada saat itu saya sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk menyimpan persediaan masker, persediaan baju yang kayak astronot. Jadi, bukan hanya masker tok yang saya simpan, kita punya itu,” ucap Risma.

Bahkan, Risma, mengatakan, tak hanya masker yang ia bagikan kepada warga, namun juga baju hazmat atau alat pelindung diri (APD). Ia menegaskan bahwa alasan utama didistribusikan ke kelurahan supaya ketika ada kejadian yang tidak diduga, bisa langsung gerak cepat membagi-bagikan kepada warganya.

“Jadi, sekali lagi sekarang di kelurahan nyimpennya. Jadi bukan aku terus menimbun, itu juga gratis tidak aku jual,” ujar Risma.

Setiap boks berisi 50 lembar. Masker tersebut disebut akan dibagikan gratis ke warga Surabaya dalam rangka menghadapi bencana alam, salah satunya penyebaran virus corona atau Covid-19. (ton)