Jakarta, (bisnissurabaya.com) – Situasi terkini pariwisata khususnya perhotelan terkait pandemic COVID 19 mendapat perhatian khusus. Karena itu, para General Manager/GM Hotel di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association/IHGMA Rabu (1/4) melakukan Video Conference dengan Kemenparekraf, Whisnutama dan Wamen, Angela Tanoesoedibjo, membahas situasi terkini pariwisata dan khususnya perhotelan terkait pandemic COVID19 yang sedang melanda seluruh dunia.

Dalam Video Conference yang diwakili Ketua Umum IHGMA, Arya Pering Arimbawa dan Wakil Ketua, Ramia Adnyana, menyampaikan kepada Kemenparkeraf Whisnutama berbagai kendala yang dialami dunia perhotelan akibat dampak covid 19. Dimana Perhotelan di seluruh Indonesia dihadapkan kepada penutupan operasional yang berakibat kepada hancurnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayarkan kewajiban tetap termasuk kewajiban cicilan ke perbankan dan pembayaran gaji karyawan. Dalam Video Conference ini IHGMA, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan kepada perusahaan dalam bentuk dalam bentuk Tax Holiday PPH 21, 22, 25, Pb1, pajak reklame dan penundaan PBB. Penundaan pembayaran Listrik, Air sampai kondisi bisnis normal kembali.

‘’Penundaan pembayaran pinjaman bank dan bunga, memberikan kemudahan agunan atau refinance, memberikan bridging loan pinjaman jangka pendek untuk pembayaran gaji karyawan untuk menghindari PHK,’’ kata Arya Pering Arimbawa. Selanjutnya IHGMA, menyampaikan siap mendukung pemerintah dalam memerangi covid 19 dengan menyediakan ratusan hotel yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dijadikan akomodasi bagi team medis dan taktis serta akomodasi bagi orang dalam pengawasan (ODP) dengan memberikan harga dasar yang sangat terjangkau agar baik team medis maupun ODP tidak mengalami kesulitan dalam mengisolasi diri dari keluarga dan menjalankan tugas dan memutus rantai penyebaran COVID19 di Indonesia. Kemenparekraf beserta Wamen dalam hal ini menampung semua masukan yang diberikan oleh IHGMA untuk selanjutnya akan di pelajari dan dipertimbangkan serta didiskusikan kepada Kementerian terkait. (bw)