Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus bagi debitur perbankan yang terkena dampak virus Corona. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sedang terpukul akibat wabah virus tersebut.

Pengamat ekonomi Mirza Adityaswara mengatakan, potensi risiko yang bakal dihadapi sektor perbankan nasional terkait dengan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah ini guna mengantisipasi dampak wabah covid-19. Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama satu tahun.

Kebijakan relaksasi kredit itu, lanjut Mirza, harus diluruskan dan dikaitkan dengan POJK 11/2020. “Untuk dipahami, bank dan lembaga pembiayaan hanyalah lembaga intermediary (lembaga perantara) saja,” katanya.

Ia mengingatkan, masyarakat harus memahami bahwa kredit perbankan dan kredit lembaga pembiayaan. “Artinya tanpa aliran kredit maka perekonomian akan berhenti,” ujarnya.

Padahal, debitur sering kali lupa, kalau sumber dana bagi bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit berasal dari tabungan dan deposito milik masyarakat yang disimpan di perbankan. Sehingga, jika semua debitur tidak mau membayar cicilan, padahal sebagian besar mampu membayar maka menyebabkan kerugian besar di sektor perbankan dan lembaga pembiayaan.

“Karena pihak bank harus tetap membayar bunga kepada penabung (deposan), tetapi di lain sisi bank tidak menerima pendapatan dari debitur,” tandasnya.

Mirza mengingatkan bahwa sekitar 30 persen kredit perbankan adalah kredit sektor konsumsi (KPR, KPM, dan lain-lain), dan sekitar 15-20 persen adalah kredit UMKM. “Jadi kita menghadapi risiko default yang disengaja untuk eksposur 40 persen sampai dengan 50 persen kredit nasional atau setara dengan Rp 2.500 triliun,” imbuh mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia tersebut.

Dikhawatirkan jika hal tersebut terjadi maka akan membangkrutkan ekonomi Indonesia. Tentu, paket stimulus relaksasi kredit ini harus disikapi dengan bijaksana.

Dengan aturan itu, menurut dia, dapat memberikan kelonggaran bagi bank dan lembaga pembiayaan untuk masing masing menganalisa mana debitur yang benar-benar terdampak langsung oleh Covid-19, mana yang setengah terdampak dan mana yang tidak terdampak.

“Jadi, bukan untuk semua debitur,” ujarnya.
Apalagi, Peraturan OJK tersebut secara gamblang menyatakan bahwa harus menghindari moral hazard, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif. “Kita harus bersama-sama menjaga kesehatan pribadi, tapi kita juga harus menjaga kesehatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi Covid 19,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menjelaskan beberapa langkah stimulus yang telah disiapkan yaitu relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

Relaksasi ini hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah.

Kemudian, kebijakan relaaksasi pengaturan ini diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan. “Kebijakan stimulus OJK ini diharapkan bisa memitigasi dampak pelemahan ekonomi global terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Wimboh. (ton)