Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Ratusan warga korban lumpur Lapindo yang kini bermukim di Desa Kedungsolo Porong, masih berkutat dengan persoalan sertifikat tanah rumah mereka saat ini. Untuk mengurai persoalan yang tidak kunjung selesai sejak 2010. Karena itu, H Rahmat Muhajirin SH, anggota Komisi III DPR RI, terpanggil untuk menuntaskan persoalan warga ini.

Rahmat Muhajirin, berdialog dengan warga. Apalagi secara khusus, anggota dewan ini mendapat permintaan dari Sunarto, mantan Kajari Sidoarjo, untuk bisa mengurai persoalan warga korban lumpur tersebut. Sebagai wujud keseriusan untuk membantu warga korban lumpur ini, Rahmat Muhajirin menggelar pertemuan dengan ratusan warga korban lumpur yang hidup di Kedungsolo, Jum’at (20/3) malam.
Dalam dialog bersama warga korban lumpur ini, satu persatu unek-uneg warga korban lumpur dicurahkan. Seperti yang disampaikan Suriwahono, warga korban lumpur pemilik lahan yang di luar TKD yang belum mendapatkan sertifikat. Sulitnya warga menerima sertifikat, karena sampai saat ini berkasnya masih tertahan di notaris Rosidah, yang kini berada di lembaga permasyarakatan.

“Tolong ini diperjuangkan, karena berkas masih dipegang notaris. Apalagi Sunarto pemilik tanah tidak mau tanda tangan pelepasan hak tanahnya,” kata Suriwahono. Mendapat keluhan ini, Rahmat Muhajirin menyatakan siap membantu mencari jalan keluar persoalan sertifikat ini, dengan catatan warga harus kompak, dan mau membuat satu wadah berupa RT.
“Saya bantu pendampingan hukum sampai persoalan ini selesai. Dan warga harus kompak jangan sampai ada yang mau dipecah belah,” tegas Rahmat. Rahmat Muhajirin, mengingatkan warga untuk bersedia membayar beaya yang timbul dalam pengurusan sertifikat nanti ke BPN Sidoarjo atau ke notaris yang disepakati warga.

“Sekali lagi, tugas saya mengawal persoalan hukumnya. Nanti, jangan sampai saat sertifikat jadi dan timbul beaya, warga malah tidak mau membayar ke BPN,” ujarnya. (rin)