Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Wajib pajak/WP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama, berpotensi ditangani account representative baru. Hal ini terkait adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama ini, merupakan bagian dari program penataan organisasi.

Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani, mengatakan, perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama mulai berlaku 1 Maret ini merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi. “Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan,” kata Lusiani.
Ia menjelaskan, penataan ini dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Juga penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. KPP Pratama, kata dia, difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Selanjutnya, sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah.

Tahap ini, diharapkan dapat terlaksana pada semester II/2020. Sebagai bagian dari strategi ini, maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional. (rin)