Surabaya (bisnissurabaya.com) – BARANGKALI media massa cetak, elektronik maupun online sudah mulai berkurang menyiarkan permasalahan yang menyangkut BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan). Entah menganggap topik beritanya masalah yang itu-itu saja, atau sudah tidak lagi aktual, atau bisa ikut-ikutan merasa sumpek. Kasus atau urusannya tak usai-usai juga dan ngalor-ngidul. Sedihnya lagi, sesambat Badan itu soal urusannya sendiri, antara lain seperti selalu dananya defisit trilyunan rupiah, berkeluh kesah peserta yang nunggak atau tidak bayar iurannya dan tidak kembali lagi menjadi peserta yang bayar “tunggakan” iurannya. Hutangnya ke rumah-rumah sakit (plus tenaga kesehatannya) masih numpuk. Dan yang paling istimewa, karyawannya cukup didepan computernya di kantor suka “bermain pingpong”. Bolanya adalah pasien peserta BPJS (yang setia bayar sesuai aturannya) untuk dilempar dari satu ke lain rumah sakit sesuai predikatnya sendiri, dengan alasan kelas rumah sakit itu dinaikkan atau diturunkan menurut ranking abjad (kelas A-B-C-D), ada-tidaknya dokter-spesialis penyakit sipasien atau obat-obatan yang dipunyai dan macam-macam lagi. Mengatur RS yang dipilihnya seenak kemauan para karyawan itu di kota bersangkutan. Tak satupun yang mengingat, bagaimana kondisi orang-orang selaku peserta iurannya dan menjadi pasien RS bersangkutan.

Kalau saja karyawan BPJS Kesehatan setempat itu mau mawas diri, seumpama sipenderita itu adalah keluarga dekatnya, seperti orang tuanya, bibi atau pamannya atau saudara-saudaranya sendiri, barangkali akan lain dalam menentukan RS mana yang ditentukan bagi mereka itu. Jadi, seharusnya perlu punya sanubari berdasar pemikiran antara lain, bahwa: (a) Rata-rata peserta iuran itu dalam kondisi sakit dan ikut BPJS Kesehatan karena kondisi ekonomi rumah tangganya bukan termasuk orang kaya duit. Jangan lupa, sebagai peserta juga memenuhi ketentuan pemerintah. Jadi, apabila menentukan lokasi RS yang dipilihkan, hendaknya dipahami, bahwa jarak yang jauh perlu kendaraan. Untung kalua puinya sendiri. Tapi umumnya menggunakan angkutan-umum. Jangan mengira, kan bisa berbiaya murah kalau naik sepeda motor (Gojek/Ojek). Perkara keselamatan, kehujanan apalagi kenyamanan di jalanan, itu urusan Tuhan! Sudah diwajibkan minta surat-rujukan (rata-rata ke Puskesmas kecamatan atau dokter spesialis yang ditunjuk BPJS Kesehatan) baru boleh ke RS yang ditunjuk. Lokasinya sering cukup jauh dan tentu saja harus untuk antri giliran berobat (b) Sebagian besar pasien itu berusia lanjut, di mana fisiknya juga berkondisi lemah. Wajib kesana-kemari sudah pasti menguras kekuatan fisik dan duit yang dibawanya. Padahal, mereka peserta iuran. Berarti membayar sebagai kewajibannya dalam urusan haknya yang sesuai UU untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai WNI. (c) Untuk urusan minta surat rujukan sampai dengan mendapat giliran berobat oleh dokter umum/dokter spesialis (yang datang sering tidak pernah tepat jadualnya) sekurang-kurangnya makan waktu setengah hari atau sering lebih. (d) Cerita pengalaman yang sama harus dilakoninya sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Seorang kawan pensiunan BUMN yang menderita dua penyakit cukup berat (jantung dan tulang) mengeluh pada saya. Semula RS yang ditentukan tak begitu jauh (di kawasan Industrial Estate Rungkut). Dua kali sebulan untuk berobat penyakitnya. Itupun sudah dua kali dipindah RS-nya. Tiba-tiba harus pindah ke RS yang ada di Jalan Diponeroro Surabaya. Semula ongkos angkutan-umum (taksi) sekitar Rp 15.000, menjadi Rp 50.000 dan Rp 100.000/pp Dua kali sebulan lagi!
Jadi nyatanya, memang bersukurlah mereka yang punya duit dan tak mau ikut-ikutan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kalau berobat tergolong “pasien umum” yang selalu diprioritaskan penangannya oleh RS maupun dokternya. Pasien peserta Badan itu tidak boleh merasa iri, karena dianggap warga kelas dua atau dianggap “kurang kaya”. Salahnya sendiri kok menjadi warga yang “kurang mampu”. Mengapa tidak menjadi orang kaya di Republik kita ini! Saya sendiri merasakan penunjukan/pemindahan berobat hampir di seluruh RS dari yang timur, utara hingga selatan kota Surabaya., dan menyalahkan diri saya “mengapa tidak menjadi orang kaya”!

Opini ini ditulis karena urusan BPJS Kesehatan masih jadi permasalahan rumit bagi pemerintah, rakyat dan akhirnya makanan bagi parpol. Ketika pemerintah menetapkan akan menaikkan uang iuran dua kali lipat buat masing-masing “kelas” dari peserta, langsung banyak yang menentangnya. Tak setuju iuran dinaikkan. Maka beberapa parpol di DPR menyatakan tidak setuju kenaikan iuran itu, meski tidak ada pemecahan darimana kekurangan dana itu ditutup. Sedangkan otoritas BPJS Kesehatan, selalu sambat dananya defisit sekian triliun rupiah, rumah-rumah sakit tempat berobat dan puskesmas/dokter spesialis belum dibayar penuh. Masih berhutang. Pada akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas nama pemerintah memberikan dana penutup defisit trilyunan rupiah. Contoh, akhir tahun lalu saja, BPJS Kesehatan Jatim ngutang RS di kota-kota besar provinsi ini sebesar Rp 2,2 triliun. Pemerintah terpaksa setuju uang iuran dinaikkan dua kali lipat untuk menutup sebagian besar biaya pengobatan itu. Tetapi, menurut perkiraan beberapa pengamat, meski nantinya sudah “disuntik dana”, BPJS Kesehatan masih juga defisit Rp 15,5 triliun! Jadi, kalau membicarakan masalah layanan dan defisit anggarannya, tidak akan selesai-selesai.

Dalam Opini tahun lalu kami ungkapkan mengenai “derita” Badan itu, mengeia keluhan peserta iurannya, soal uang iurannya dan lain-lain. Yang jelas saling tidak bisa ketemu. BPJS Kesehatan berganti-ganti mengeluarkan peraturan memenuhi jasa layanannya sesuai UU Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)ujung-ujungnya usul kenaikan iuran peserta. Sementara itu, jumlah peserta membludak yang menginginkan layanan jaminan kesehatan itu.

Mungkin saja penghitungan BPJS Kesehatan sehingga terjadi angka defisit itu termasuk yang besar adalah nilai uang dari peserta yang menghentikan iurannya disebabkan berbagai masalah. Terbanyak, tiba-tiba pendapatan ekonomi rumah tangganya mundur atau macet, keperluan anak-anak bersekolah atau berkuliah dan macam-macam lagi. Angkanya mencapai jutaan peserta. Kalau dulu katakanlah membayar iuran Rp 70.000/orang/bulan, dan tiap keluarga rata-rata 4 orang yang berarti Rp 70.000 kali 4 = Rp 280.000/bulan atau berarti lebih seperempat juta rupiah, akan terasa berat apabila ekonomi rumah tangganya mendapatkan masalah. Akhirnya memutuskan “sementara” tidak bayar iuran dulu, sambil berharap keluarganya tidak ada yang perlu pengobatan di rumah sakit.

Pada dasarnya: (1) Program BPJS Kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang bijaksana sejak 2014 demi kemaslahatan rakyat kita. Jutaan orang yang sakit (terutama para lanjut usia) dapat terbantu dalam pengobatannya, sehingga makna UU/Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan slogan “rakyat sehat” bisa dicapai. Jadi, kita harus menghargai kebijakan pemerintah tersebut (2) Menjadi tanggung jawab pemerintah melalui peran BPJS Kesehatan untuk menjaga/melestarikan program tersebut, betapapun resikonya. (3) Hendaknya kita maklumi tentang beban biaya kesehatan masyarakat itu, terutama tingginya harga obat-obatan (terutama ex-import) sebagai resiko pola/tanggung jawab pengobatan yang dilakukan. (4) Apabila diajukan kenaikan uang iuran 100 persen dari semua kelas, untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan, masyarakat merasa keberatan karena jumlah nilai iurannya jadi besar (5) Demi mengurangi nilai defisitnya, hendaknya BPJS Kesehatan tidak memasukkan nilai pihak terhutang (karena berhenti bayar iuran). Nilai mereka dihapus saja (“diputihkan”). (6) Pihak terhutang tersebut dibolehkan mendaftar selaku “peserta baru” iuran BPJS Kesehatan pada 2 bulan berikutnya tanpa dipungut jumlah uang “tunggakan” dari nilai iuran yang dihentikannya. Sebab jelas memberatkan untuk kembali jadi peserta, karena bisa saja jumlahnya menjadi jutaan rupiah. Kata orang, Pemda saja bisa ‘memutihkan’ tunggakan denda-pajak kendaraan bermotor, mengapa iuran urusan kesehatan dan nyawa manusia Indonesia tidak bisa diputihkan? Saya yakin, akan banyak “peserta baru” kembali sebagai peserta BPJS Kesehatan, karena semula oleh tekanan ekonomi rumah tangganya berhenti menjadi peserta iuran. (7) Ditentukan peraturan bagi yang kembali jadi peserta, kalau sekali lagi berhenti bayar iuran, maka selanjutnya dikenakan denda/memenuhi iuran yang tertunggak atau tidak bisa lagi jadi peserta. (8) Pengaturan/penunjukan RS untuk berobat agar secara bijak dipertimbangkan mengenai jarak dan lain-lain. Tidak asal tunjuk yang berakibat menyusahkan psikis dan fisik pasien.
Rencananya, BPJS Kesehatan kita bakal menjadi pemrakarsa dan tuan rumah KTT Internasional Jaminan Sosial tahun ini. Yang paling utama, tentu pembahasan masalah pembiayaan dan pelayanan serta mungkin harga obat-obatan yang tinggi. Mudah-mudahan dana untuk menjadi tuan rumah itu tidak dimasukkan dalam angka anggaran defisitnya!

Kepada audiens yang membaca Opini ini, maaf kami masih muat soal BPJS Kesehatan yang itu-itu saja dan tidak bisa diselesaikannya sendiri.(amak syariffudin).