Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Kasus penipuan developer properti marak terjadi. Jika seperti ini, konsumen menjadi korbannya yang merugi.

Prakteknya, embel-embel promosi menggiyurkan, tak pelak membuat konsumen jadi kesemsem akan impian memiliki hunian yang direncanakan sejak lama. Bahkan, bisa pupus harapan miliki rumah yang telah dicanangkan jauh sebelumnya.

Tak lupa dari ingatan, bagaimana pengembang apartemen Royal Afatar World (RAW) dan Royal Mutiara Residence (RMR) di Sidoarjo, Jawa Timur/Jatim. Sipoa Group tak kunjung merealisasikan proyeknya meski konsumen sudah membayar uang muka dan mengangsur cicilan hingga 23 kali.

Tak hanya itu, terdapat pula aksi lain yang dilakukan PT Bandung International Property merupakan kelompok usaha dari Syna Group. Perusahaan itu memberlakukan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara mandiri (in house). Namun, hunian yang diinginkan konsumen tak kunjung rampung.

Belum lagi, yang terbaru berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar
penipuan berkedok perumahan syariah Multazam Islamic Residence yang dijalankan PT Cahaya Mentari Pratama terjadi di Sedati Sidoarjo. Ada 32 orang lebih menjadi korban, dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Pengaduan konsumen atas kelalaian pengembang pun kerap terjadi hampir setiap tahunnya. Dari data di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pertengahan tahun lalu menunjukkan, 60 aduan dari total 642 pengaduan berkaitan dengan pembelian properti. Meski, angka ini menurun dibanding tahun lalu sebanyak 123 pengaduan.

Tentunya konsumen harus berhati-hati sebelum membeli hunian impian. Nah, disini peran aktif konsumen dibutuhkan agar tak mudah tertipu. Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo, mengingatkan, developer selaku pengembang lalai memenuhi jadwal pembangunan perumahan (rumah tunggal, deret atau rumah susun/ apartemen) sebagaimana dimaksud  dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

“Maka, wajib bagi developer mengembalikan uang 100 persen kepada konsumen,” kata Said. Menurut Said, karena klausul itu sudah tercantum dalam ayat (1) Permen Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat No 11/PRT/M/2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah.

Jadi, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli. Bahkan, lanjut Said, developer bisa dijerat melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen UU Konsumen.

“Pasal ini melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang tersebut,” beber Said.

Dalam kasus ini, developer membangun tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur dan yang telah dijanjikan sebelumnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan itu terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam pasal 62 UU konsumen.

Ancaman pidana lain bagi developer yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam pasal 134 jo Pasal 151 UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU Perumahan yaitu denda maksimal Rp 5 miliar.

“Selain sanksi denda, developer ini juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi,” pungkas Said. (ton)