Surabaya, (bisnissurabaya.com) GEBRAKAN lagi dari Mendikbud Nadiem Makarim, bersama Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian untuk lebih memberdayakan kemampuan sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA, baik negeri maupun swasta. Selain menaikkan bilangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga memangkas proses penyalurannya. Sehingga bisa langsung diterima melalui rekening masing-masing sekolah guna dipergunakan secara feksibel. Selain itu, ditingkatkannya honorarium guru-honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK). Namun, untuk mereka itu dananya terbatas. Yakni, sekitar 50 persen, karena pemerintah membatasi anggaran untuk dana tersebut. Sedangkan dana operasional untuk siswa di sekolah negeri naik 15 persen dan swasta naik 30 persen.

Namun, bersamaan dengan itu, dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana itu diperketat, transparan dan akuntabel. Jumlah kenaikannya untuk siswa masing-masing Rp 100.000, sehingga untuk tiap siswa SD menjadi Rp 900.000, SMP menjadi Rp1.100.000 dan SMA Rp 1.500.000. Begitu pula sistem penyampaian dana BOS itu meskipun tetap dalam tiga tahap setahunnya, namun persentase angkanya dinaikkan menjadi 30 persen, 40 persen dan 30 persen. Dengan kenaikan dana BOS itu, berkatalah Mendikbud: “Fleksibilitas bukan berarti transparan dan akuntabilitas tidak penting, justru semakin penting. Jika laporan belum selesai, pengucuran tahap selanjutnya tidak akan turun.”

Tidak begitu saja Menteri Nadiem, lalu mengeluarkan kebijakan semacam itu. Tahun ini pemerintah mengucurkan dana BOS regular, kinerja dan afirmasi Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa. Dia dan para Menteri lainnya mengeluarkan kebijakan demikian. Antara lain, seperti katanya, dia mendengar banyak keluhan dan permasalahan yang dianggapnya dapat mengganggu proses pembelajaran lantaran sekolah tidak memiliki dana operasional yang cukup. Antara lain, penerimaan dana tersebut dari pihak Pemda/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota lambat diterima.
“Bahkan ada cerita kepala sekolah maupun guru yang menggadaikan barang pribadinya untuk menalangi biaya operasional.” kata Nadiem. Beberapa ketimpangan dalam proses penyaluran dana tersebut dari pusat ke daerah melalui rekening dari Dinas Dikbud, yang bisa berjenjang-jenjang dari tingkat provinsi ke daerah dan baru ke sekolah masing-masing. Ada pula aliran dana yang disebut sebagai “dana idle” pada rekening-rekening Kas Daerah (RKD) perbankan yang digunakan dinas-dinas itu. Akhirnya, dari tahun lalu dana idle itu “mengendap” belum disampaikan ke sekolah-sekolah itu mencapai Rp 200 triliun! Padahal, dana yang “disimpankan” di perbankan daerah memberikan bunga kepada penyimpannya. Yakni, dinas-dinas tersebut. Tak salah, ada sorot mata atas perbuatan tersebut, karena “dana simpanan” tersebut bisa saja menjadi sumber untuk korupsi! Kini langkah birokrasi berbelit seperti itu dipangkas habis. Sekolah-sekolah penerima dana BOS menerima sepenuhnya melalui rekening masing-masing dengan nilai yang baru.

Dalam proses keputusan Mendikbud itu, ternyata ikut pula tergabung keputusan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dia ingatkan, bahwa perpindahan dana BOS dari tingkat provinsi dan dijadikan penerimaan secara langsung di sekolah masing-masing harus terjaga akuntabilitasnya. Dia akan perintahkan Pemda untuk bertindak melakukan pengawasan dan pembinaan dalam proses melaksanakan administrasinya. “Sebab untuk mengurusnya tidak gampang. Apalagi anggarannya cukup besar. Otonomi cukup fleksibel, tapi juga jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Tetap pada roh bisnisnya, belajar-mengajar,” pesan Mendagri itu. Dia katakan akan mengeluarkan peraturan bersama antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Antara lain tentang pengaturan teknis pengelolaan BOS. Sementara itu, pihak Kemendikbud akan memberi data tentang jumlah murid dan sekolahnya terutama kepada Menkeu untuk menentukan jumlah anggaran yang akan diberikan.

Pemerintah dalam tugas Kabinet Indonesia Maju ini adalah menjadikan sesuatu programnya dengan cara transparan, menuju praktis dan tentu saja jujur. Dana BOS bertahun-tahun sejak diputuskan oleh Pemerintahan lalu guna menjadikan para siswa sekolah tidak membeayai pendidikannya secara berat sebagaimana sebelumnya, ternyata tidak berjalan secara lancar. Malahan banyak sekolah,– terutama swasta,– menerima jumlah dana bantuan BOS tidak lengkap sebagaimana ditentukan. Termasuk sebagian dananya “nyantol” di rekening kas Dinas-dinas Pendidikan di tempatnya, apakah provinsi, apakah kabupaten atau kota. Walikota Surabaya, Rismaharani, pernah dibuat jengkel dengan berbelit-belitnya birokrasi yang harus dihadapi oleh para pengelola/kepala sekolah dalam urusan bantuan BOS dari kalangan oknum-oknum Kemendikbud atau di Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga menetapkan dana bantuan itu tidak diterimanya dari Pemerintah Pusat dan dibantu dari anggaran Kotamadya Surabaya.

Kini, kebijakan 3 orang Menteri mengenai dana BOS itu meski jumlahnya sebenarnya masih kurang,– akan tetapi sementara ini disitulah batas untuk anggaran pendidikan lewat untuk BOS saat kini berdasar kemampuan Pemerintah,– bagi para pengelola masing-masing sekolah bukan cukup disukuri, akan tetapi dituntut melakukan kinerja administrasi (terutama di bidang keuangannya) secara tertib. Dengan demikian, manajemen sekolah itu hendaknya dilakukan secara jujur, transparan (terutama terhadap para orang tua para siswanya) serta meningkatkan terus mutu para siswanya di tempat pendidikannya itu. Dengan demikian, keputusan para Menteri itu berarti memangkas birokrasi dan juga “upaya” korupsi serta berbelit-belitnya urusan. Transparansi managerial dalam sektor Pendidikan, terutama dalam urusan bantuan BOS, lebih terbuka lagi, Para pengelola sekolah yang merasa kurang jelas permasalahannya atau berkeinginan menyampaikan usulannya, dapat menggunakan secara daring (online): https //bos.kemendikbud.go.id. (amak syariffudin)