Warga Eks ISIS = Corona Virus

59

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – SEJENAK kita membicarakan politik, karena kasusnya bisa meledak menjadi timbulnya teror terhadap keamanan dan stabilitas perekonomian kita di NKRI. Masalahnya, saat ini ada yang menganggap masalahnya dianggap “ringan” dan “demi kewarganegaraan”. Juga ada yang sengaja “meringankan” kasusnya, karena secara politis ataupun ada niatannya kelak kemudian hari ditimbulkan gerakan terorisme yang menjahati Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI. Karenanya mereka yang kini dipergunjingkan sebagai eks-WNI yang berpindah sumpah setia sebagai warga negara ISIS yang ingin “dipulangkan” kembali ke Indonesia. Ataukah tidak diperbolehkan kembali karena sudah mengkhianati rakyat dan negara kita, sehingga dapat kita samakan dan sinergikan sebagai virus wabah penyakit.

Dikemudian hari, para pengkhianat bangsa yang kini ketakutan dan butuh makan itu, kemungkinan bakal memunculkan niat jahat, meskipun sekarang hanya dari bibirnya saja keluar ucapan setia pada Pancasila dan NKRI. Siapa tahu, dikemudian hari bagaikan virus wabah penyakit pembawa maut seperti coronavirus Wuhan yang menakutkan dan mengacaukan seluruh tatanan kenegaraan kita, tiba-tiba bakal dimunculkan.

Kasus wacana pertanyaan Menteri Agama itu ditanggapi kelompok orang dan juga dari beberapa partai politik tertentu, adalah mengenai “pemulangan” 660 orang-orang asal Indonesia kembali ke negara kita sesudah mereka menjadi warga “negara sorga” ISIS. Pemberontak radikal dan teroris yang melalui kekejaman pembunuhan besar-besaran rakyat ditempat mereka beroperasi, menyatakan berdirinya “negara-islam” di Suriah, Irak dan beberapa negara lagi di Timur Tengah. Dari jumlah itu, sudah ratusan orang-orang kaum radikal asal Indonesia menjadi tentara ISIS usai disumpah/janji setia pada ISIS. Mereka siap berjuang melawan pemerintahan sah negara-negara seperti terhadap Suriah, Irak, Arab Saudi, Turki, Eropa, Asia dan lain-lain.

Caranya selain bertempur dengan senjata, juga melakukan teror dengan segala cara asalkan bisa membunuh siapapun juga yang ada di negara-negara anggota ISIS itu bertempat tinggal. Yang jelas, korban tewas dan luka-luka di negara-negara yang ditempati dan yang diteor, adalah warga negara setempat yang beragama Islam! Di depan camera reporter Associated Press, orang-orang asal Indonesia itu sambil menggunakan seragam tentara ISIS, dengan gaya sombong merobek-robek dan membakar paspor RI dan menyatakan bukan lagi WNI, tapi warga negara ISIS.
Tapi sejarah mencatat lain cerita. Selama lebih kurang 3 tahun meneror rakyat setempat di negara-negara yang daerahnya dijadikan kantong operasinya serta teror di negara-negara seperti di seluruh Timur Tengah, Afrika bagian utara, Eropa sampaipun di Amerika Serikat, di Asia dan rencana teror di negara kita, akhirnya ISIS terdesak dan membuat perbentengan dari rumah-rumah penduduk serta tameng lelaki, perempuan dan anak-anak penduduk sipil di kota Raqqa (Suriah) dan kota Erbil dan Mosul-barat (Irak). Setelah para pimpinan bergantian bisa dibinasakan, kekuatan mereka dihancurkan oleh pasukan militer negara-negara yang dijahati, dibantu oleh pasukan sukarelawan asing, PS. “Tentara” mereka yang asal Indonesia melarikan diri. Menyerah atau bersembunyi.

Tidak pernah ada cerita yang tercatat jadi orang-orang berani mati atau pejuang ISIS sebagaimana sesumbar tiga tahun lewat ketika menghianati NKRI dulu. Sejak tahun lalu ISIS dilenyapkan dari bumi. Namun belum pernah ada pernyataan, bahwa cita-cita melali terorisme ISIS dilenyapkan. Tentu saja cita-cita termasuk yang dibawa oleh sebagian besar eks ISIS asal Indonesia. Jadi, bisa dikata bagaikan virus penyakit, maka virus ISIS itu bisa sewaktu-waktu diledakkan kapan saja. Tunggu waktunya yang tepat dengan dukungan kekuatan politik praktis yang radikalis sejiwa dengan slogan ISIS.
Bijak sekali sikap Presiden Joko Widodo menanggapi polemik pemulangan eks anggota ISIS itu dengan tidak setuju. Semua WNI tahu akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari orang-orang yang mengkhianati NKRI. Jelas mereka tak punya kesetiaan pada bangsa dan falsafah Pancasila serta negara NKRI. Kalau toh sanggup berikrar terhadap Pancasila, UUD 1945 dan setia pada NKRI, itu cuma ungkapan di bibir saja. Jelas tidak ada yang terungkap dari hati sanubari mereka!
Adakah hukumnya apabila kita tidak membolehkan mereka ke Indonesia?
Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa mereka itu secara hukumnya sudah tidak lagi sebagai WNI. Hal itu ditinjaunya dari UU Kewarganegaraan dalam Ps. 23 huruf (d) dan (f) disebutkan: (d) Seseoang akan kehilangan kewarganegaraan disebabkan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dulu dari Presiden. (f) Seseorang yang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian negara asing tersebut.

Menurut Hikmahanto, istilah “bagian negara” itu bisa saja diartikan pemberontak yang hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Bukankah ISIS sebagai pemberontak yang ada di Suriah? Bahkan dengan menggunakan cara-cara teror untuk menggantikan pemerintahan sah negara Suriah dan Irak. Menurutnya lagi, andaikan orang-orang Indonesia itu selama ini tidak hilang kewarganegaannya, tentu pihak Kemlu atau Perwakilan Indonesia di Suriah akan memberi perlindungan. “Kenyataannya itu tidak terjadi.” ujarnya. Sejak awal, menurutnya, orang-orang Indonesia yang hendak bergabung pada ISIS sudah menganggap ISIS sebagai negara mereka. “Memang secara teorinya orang-orang itu berstatus stateless. Namun kondisi stateless ini tidak berada di Indonesia, sehingga Pemerintah tidak perlu pusing untuk mewarganegarakan mereka.” tegas ucap Hikmahanto yang mendasarkan hukum yang berlaku.

Tidaklah salah, kalaulah beberapa partai politik berpendapat secara hati-hati. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengutuknya dan minta pemerintah cermat memutuskannya. Artinya, berhati-hati. Moeldoko, kepala staf Kepresidenan berkata: lihat untung ruginya. Partai Gerindra, berpendapat bahwa darip0ada mengurusi pemulangan tersebut, sebaiknya mengurusi masalah kenaikan iuran BPJS. Juga mengutuk orang-orang ex-ISIS itu. Mengheran kalau di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada yang setuju pemulangan mereka. Rasanya bisa dimaklumi, mereka yang setuju itu adalah dari unsur parpol yang bakal berkepentingan memanfaatkan orang-orang Indonesia eks ISIS itu nantinya dengan latar belakang faham, kepercayaan dan jiwa radikalisme, bisa digunakan untuk melakukan gerakan pengacauan agar rakyat tidak percaya kepada Pemerintah yang sah.

Dalam menghadapi kasus ini, kesigapan Pemerintah hendaknya bisa disamakan ketika menghadang masuknya novel-coronavirus asal Tiongkok memasuki Indonesia. Mereka yang sudah berada di Suriah, Irak dan lain-lain negara di Timur Tengah itu, biarkan saja. Toh cuma 660 orang. Dibandingkan 267 juta jumlah rakyat kita! Mereka masih bisa menyebut dirinya asal Indonesia, meski tanpa hak kewarganegaraan Indonesia. Mereka kan sudah berikrar sebagai “pejuang ISIS” dan menjual diri menjadi warga negara ISIS. Jadi, sekaranglah harus ditunjukkan mereka sebagai “pejuang”, yakni untuk bisa hidup. Kalau dari antara itu ada anak-anak, ternyata cuma beberapa anak. Itu akibat dosa orang tuanya yang radikalis tetapi bodoh. Barangkali sepuluh tahun lebih nantinya mereka bisa menjadi WNI kalau tidak ikut-ikutan menjadi pengkhianat bangsa. Ketua Komnas HAM, Achmad T. Damanik menyetujui pemulangan mereka dengan alasan ada bayi dan anak-anak. Jadi, kalau memang diputuskan pemulangannya, maka bayi dan anak-anak itu dipulangkan (mungkin bersama ibunya kalau mau). Sewaktu mereka berangkat jadi orang ISIS, tidak ada reaksi Komnas HAM membela kepentingan bangsa dan negara kita. Kalau kelak mereka bisa menimbulkan kekacauan, coba cari apa ada tanggung jawab organisasi itu pada negaranya!? Halili, direktur Riset ‘Setara’ (Jogjakarta) berkata, anak-anak mereka itu makin lama semakin terpapar terorisme. Tetapi bahaya terorisme (di negeri kita) harus jadi pertimbangan utama pemerintah. Jadi, tidak boleh tergesa-gesa memutuskan sikap (menerima saran pemulangan itu). Menko Polhukam, Machfud MD berhati-hati menyatakan, pemerintah akan membentuk dulu tim pengkaji.

Kesimpulannya, Pemerintah harus kuat! Bagaimana menjaga jangan sampai berinfiltrasi secara rahasia. Tinggal kita minta ketegasan Badan Intelijens Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bareskrim Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri berikut eselon di Kecamatan hingga Kelurahan urusan mendapatkan KTP). ebab, ancaman itu tidak muncul sekarang, tetapi bertahun-tahun nantinya akibat perbuatan pengikut faham ISIS itu. Mereka sudah rela jual diri dan kebangsaannya kepada teroris asing. Jadi berdasar keyakinannya tak segan-segan bisa jual negaranya melalui terorisme. (amak syariffudin)