Ini Kabar Jelek Buat Bu Gubernur

44

Surabaya, (binsissurabaya.com) – DARI deretan prestasi yang baik oleh upaya dan kinerja Bu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak (terutama dalam menangani tanggap darurat), tiba-tiba ada “kasus kecil” namun sangat menarik untuk disimak yang bisa menjadi “kabar jelek” mengenai kinerja aparat Pemda Provinsi Jawa Timur. “Kasus kecil” itu justru muncul dari desa Lebak-Jabung kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, karena warga desa itu dirugikan kalangan pengusaha tambang dan diabaikan oleh aparat Pemda kabupaten itu sampaipun di Pemda Provinsi. Meskipun berita itu masih dalam lingkup media massa yang tidak mencuat secara nasional, namun tidak bisa diingkari bakal menjadi berita yang tersebar secara nasional kalaulah Presiden Joko Widodo, harus ikut turun tangan.

Kabar itu dimulai dari 3 orang warga desa Lebak-Jabung, ialah Ahmad Yani, Sugiantoro dan Heru Prasetyo, dengan berbeaya duit Rp 600.000 yang dikumpulkan dari penduduk desa, sejak 28 Januari lalu berangkat ke Jakarta untuk menghadap Presiden dan menyampaikan keluhan mereka. Tujuannya menyampaikan keluhan atas nama penduduk di desa itu, karena kelestarian sumber air sebagai salah satu sumber kehidupan mereka, mulai dirusak oleh perbuatan pengusaha pertambangan yang mengeruk tanah secara liar di hulu Sungai Seloliman yang melalui desa itu dan sekaligus merupakan sumber air bagi warganya dan desa-desa sekitarnya.

Permasalahan itu dimulai ketika ada yang mengusahakan melakukan tambang (kemungkinan tambang emas) di hutan lindung Perhutani dibagian atas desa itu. Justru disitu hulu Sungai Seloliman dan terdapat mata air sebagai sumber air baku keperluan penduduk. Sungai kecil berliarna cukup deras itu semula digunakan penduduk untuk tempat wisata river tubing (pelaku menaiki ban-dalam mobil dan mengikuti aliran sungai). Namun kemudian tidak bisa lagi karena rusaknya aliran sungai itu teraliri limbah buangan galian tambang.

“Kami sangat tidak menginginkan adanya tambang tersebut. Imbas yang kami kawatirkan adalah bencana banjir bandang dan longsor,” kata Ahmad Yani. Ancaman terhadap desa itu menurut Ahmad Yani, sudah disampaikan oleh perangkat desa melalui kecamatan setempat sampai dengan Gubernur Jatim yang mengajukan penutupan tambang liar itu. Tetapi katanya, sampai sekarang masih dilakukan negosiasi demi negosiasi sementara operasional tambang itu berjalan terus.

“Áspirasi sudah kami sampaikan ke kantor Gubernur tanggal 20 Januari kemarin, tapi responnya cuma berbelit-belit, yang katanya ada izinnya. Sedangkan izin tersebut dalam pandangan kami cacat hukum, karena belum ada perjanjian kerjasama dari Perhutani maupun surat izin dari dinas lingkungan hidup,” ujar Ahmad Yani, geram.
Memang urusan pertambangan resmi atau liar membuat banyak aparat “takut” untuk melarangnya. Ada kelompok “mafia” yang bertengger di lingkungan kantor Kecamatan, Kantor Kabupaten sampaipun ada oknum-oknumnya di kantor Gubernuran. Jangankan urusan pertambangan yang tak peduli melabrak kawasan seperti hutan lindung dan sumber air, sampaipun urusan pengerukan pasir sungai. Seperti di Sungai Brantas dan Sungai Porong untuk pembangunan, harus melalui “izin demi keuntungan” dari para mafia masing-masing.

Ditingkat kecamatan saja, mereka justru terdiri dari oknum-oknum aparat pemerintahan dan keamanan. Tentu saja mata publik mengarah ke aparat dan kinerja Pemerintah Daerah/Pemda Provinsi maupun Kabupaten serta Kecamatan setempat. Mampu atau nggak menyisihkan tangan-tangan para mafia itu demi kesejahteraan masyarakat (terutama di pedesaan) serta kelestarian alam kita? Sebagai contoh, pada 29 Januari lalu tiba-tiba kota Bondowoso dilanda banjir lumpur plus kekayuan yang melorot dari pegunungan sekitar. Wakil Bupati Bondowoso menyatakan, karena hutan sudah gundul! Bencana itu benar-benar kehendak alam, karena hutan di lereng Gunung Ijen usai terbakar hebat pada musim kemarau lalu. Tetapi banyak di daerah lain bencana banjir itu dikarenakan akibat hutan di hulu sungainya digunduli oleh para pencuri kayu yang merambah hutan. Kepada Pemda setempat pertanyaannya ialah, bukankah sewaktu terjadi penggundulan hutan itu sebenarnya tidak tertutup di mata aparat pemerintahan dan aparat keamanan setempat? Pertanyaan lagi, mengapa didiamkan? Apakah mata dan mulut sudah ditutup oleh kelompok “mafia” penggundulan hutan itu?
Kasus-kasus di daerah semacam itu bila mungkin jangan sedikit-sedikit harus diurusi oleh Presiden. Sebab, hal demikian sebagai suatu hal yang menunjukkan ketidak mampuan aparat Pemda maupun aparat keamanan Kabupaten dan Provinsi setempat yang semestinya bisa menyelesaikan permasalahannya.

Bisa dituduhkan masyarakat, bahwa dari dulu kok masih kokoh orang-orang yang bermental korup dan ditunggangi oleh para mafia itu. Memang menjadi tambahan perhatian Gubernur dan Wakil Gubenrur Jatim mengenai kasus tindakan penambang liar terhadap kehidupan rakyat di desa. Meskipun mungkin yang dikatakan “ijin” itu dikeluarkan pada era Gubernur/Wagub era sebelumnya dengan pertimbangan karena toh akan berhenti menjadi pejabat. Juga pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur bisa memahami bahayanya kalaulah sampai ada oknum-oknum yang ikut-ikutan dalam urusan “mafia” itu. Baik dalam pertambangan maupun penggalian pasir sungai. Jangan sampai akhirnya menimbulkan pertikaian di kalangan horizontal, yakni di kalangan warga desa sendiri, sementara aparat yang ada di atasnya cuma angkat tangan.

Kalau seumpama tiga orang wakil rakyat desa Lebak-Jabung itu berhasil menghadap Presiden Joko Widodo, sehingga mau tidak mau dapat membenarkan keluhan dalam permasalahan tersebut karena memang masuk diakal, sekurang-kurangnya staf kepresidenan bakal menghubungi Gubernur/Wagub. Sekurang-kurangnya muncul “kabar jelek” berupa pertanyaan: kok sampai begitu? Benar atau tidak? Apa alasannya? Ingat-ingat: sokoguru negara kita adalah rakyat, terutama yang tinggal di pedesaan. Sekurang-kurangnya nada pertanyaan dari Pemerintah Pusat itu bisa bikin wajah rada kepucatan. Memalukan bila kabar jelek itu sampai tersebar secara nasional! (amak syariffudin)