Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Menggagas peraturan daerah/Perda Kota Pahlawan. Jika seorang wisatawan mancanegara ditutup matanya dengan kain penutup, kemudian sampai di depan hotel bintang 4 penutup matanya dibuka dan ditanya, di kota manakah dia sekarang? Pasti dia tidak menyangka berada di Surabaya. Karena dia tidak bisa membedakan desain interior dan eksterior hotel tersebut. Selain itu nama hotelnya pun tidak ada yang mencerminkan ciri khas Surabaya.

Keresahan ini, ditambah lagi dengan banyaknya simbol-simbol negara lain yang tersebar di seluruh Surabaya. Seperti patung singa lambang Singapura di daerah Citraland, patung tentara Romawi di depan Monumen Tugu Pahlawan. Belum lagi pohon Tebubuya khas Jepang yang bermekaran di sepanjang jalan Surabaya. Seakan – akan Surabaya kehilangan identitasnya, termasuk sebagai kota pahlawan.

Narasumber reses inisiatif Perda Surabaya Kota Pahlawan. (Foto/nanang)

Adalah Anthony Hermas Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya yang akrab disapa AH Thony, merasakan keresahan dan kegusaran yang dirasakan masyarakat Surabaya. Dia ingin mengembalikan identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, arsitek tour dan lainnya.
Keresahan tersebut ditindak lanjuti dengan mengundang para pakar, dan pemerhati Kota Surabaya dalam acara reses beberapa waktu yang lalu. “Saya bukan pencetus Perda Surabaya Kota Pahlawan, pencetusnya adalah masyarakat. Saya hanya mewadahi aspirasi mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, kepada bisnissurabaya.com belum lama ini.

Penyebutan Surabaya Kota Pahlawan pertama kali dicetuskan Presiden Bung Karno, saat meresmikan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya dibekas tempat pertempuran arek Suroboyo melawan sekutu. Namun, sayang amanat tersebut tidak ditindaklanjuti dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Sehingga tidak mempunyai dasar hukum ataupun kekuatan hukum apapun. Karena itu keberadaan Perda Kota Pahlawan mutlak diperlukan.

“Ada filosofi dan keteladanan dari peristiwa terbunuhnya Jenderal Inggris Mallaby, yaitu, sikap arek Suroboyo yang merendah dan tidak menonjolkan diri. Sehingga sampai sekarang masih kesulitan untuk bisa melacak siapa pembunuh Mallaby sebenarnya,” kata mantan dosen Unitomo ini.
Dengan disahkannya Perda Surabaya Kota Pahlawan, diharapkan masyarakat dan Pemkot Surabaya memiliki dasar bagi penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan bisa melindungi obyek yang bernilai sejarah kepahlawanan. Sehingga tidak ada lagi benda cagar budaya yang bernilai kepahlawanan sengaja dirusak atau dilenyapkan.

“Perda ini diharapkan bisa melindungi obyek cagar budaya, sehingga pemerintah tidak bisa lagi mengelak dari tanggung jawabnya,” tambah laki-laki asal Bojonegoro ini. (nanang)