Mampukah Mengatasi Nasib Tenaga Honorer?

1029

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – SUDAH bertahun-tahun lalu, pertanyaan yang belum juga tuntas terjawab adalah bagaimana mengatasi permasalahan begitu banyaknya tenaga honorer dalam instansi pemerintahan pusat maupun daerah di negara kita. Terutama pekerjaan para guru sekolah yang dipekerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berikut instansi-instansi dinasnya di Pemda se-Indonesia.

Guna memenuhi jumlah guru yang sebanding dengan jumlah murid dan penambahan gedung sekolah yang meningkat sejak sekolah dasar/SD hingga sekolah menengah sebagai konsekuensi dari undang-undang rakyat (terutama anak-anak) wajib belajar, memaksa instansi Kemendikbud/Dispendikbud harus merekrut guru.

Namun, tidak bisa langsung dijadikan pegawai negeri dikaitkan dengan dana negara dan anggaran kementerian bersangkutan. Akhirnya, muncullah solusi: “guru honorer”. Begitu pula beberapa Kementerian atau Lembaga Negara lainnya yang membutuhkan tenaga kerja yang belum bisa menjadikannya tenaga-tenaga itu langsung sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN, mengangkat mereka sebagai “pegawai honorer”.

Tujuannya, “sementara” ditampung sebagai tenaga kerja honorer. Namun, sebutan “sementara” itu ternyata bisa berlangsung bertahun-tahun tidak juga bisa diangkat sebagai PNS. Sedihnya, para tenaga honorer itu tidak menerima gaji, namun dibayar semacam honorarium, yang bilangannya sangat jauh dibanding gaji pegawai negeri.
Katakanlah kalau guru PNS paling rendah menerima gaji bisa diatas Rp 3 juta – Rp 5 juta/bulan, guru honorer cuma menerima dibawah Rp 1 juta/bulan. Kalau ada lelaki guru honorer yang sepatunya bolong-bolong, itu bukan karena sepatunya diberi model untuk memasukkan udara ke kakinya atau agar bergaya.

Tetapi memang tak mampu untuk beli sepatu baru. Kalau ada guru yang diluar jam tugasnya harus mengayuh becak dan mencari penumpang, itu bukannya butuh olahraga atau cari keringat. Akan tetapi dia butuh mencari rezeki tambahan demi kehidupan keluarganya. Instansi pemerintah lain yang banyak mempekerjakan tenaga honorer adalah instansi kesehatan, termasuk Rumah Sakit/RS milik pemerintah. Tenaga-tenaga itu apakah dalam ilmu kesehatan/kedokteran atau perawat-kesehatan.

Masih juga mereka memperjuangkan nasibnya, tiba-tiba Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi II DPR-RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan bersama itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertanyaannya, lalu bagaimana nasib mereka?

Kalau menurut Deputy Bidang SDM Aparatur dari Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja (1/2), pemerintah memberikan masa transisi selama 5 tahun, tapi terhitung sejak 2018, agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS. Artinya, seleksi Calon PNS dan PPPK itu masih akan terus dibuka dengan menyesuaikan kebutuhan yang diusulkan masing-masing instansi. Namun, Setiawan tidak bisa memastikan kapan seleksi demikian akan dibuka. “ Formasi akan dibuka atas kebutuhan instansi pemerintah. Sepanjang lulus persyaratan dan ada formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah pusat atau pemda. Sepanjang formasi tersebut dibutuhkan. Fokus kita semua instansi pemerintah (yang mempekerjakan tenaga honorer) harus mengusulkan berdasarkan kebutuhan untuk instansi unit organisasi,” katanya.

Apabila tenaga honorer itu tidak lulus CPNS atau PPPK dalam masa transisi 5 tahun, maka status pegawai honorer tadi akan dikembalikan kepada instansi yang mengangkatnya. Setelah 2023, akan ditinjau apakah tenaga honorer masih dibutuhkan atau tidak dari selama masa transisi itu. Untuk membahas hal-hal seperti itu, Kementerian Dikbud, Kementerian Keuangan dan Lembaga-lembaga Negara/Instansi Pemerintah yang terkait akan melakukan perundingan bersama.
Sesuai PP no. 49/2018, Pemerintah akan memberi sanksi kepada instansi yang masih mengangkat tenaga honorer baru. Kalaulah memang membutuhkan tenaga baru, dianjurkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Yakni, dengan mengadakan tenaga outsorcing, yakni tenaga “sewaan” dari organisasi atau usaha tenaga outsorcing.
Permasalahan yang menyangkut nasib tenaga honorer ini memang tidak bisa dibiarkan berlalu atau dianggap biasa. Perlu jawaban positif dari pertanyaan: “Mampukah mengatasi nasib tenaga honorer?” Masalahnya, hal itu menyangkut nasib warga kita dalam kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya. Sangat banyak yang bersusah payah sudah melalui lembaga pendidikan sesuai dengan harapannya dan mengeluarkan beaya yang tidak sedikit untuk itu, namun terbentur nasibnya karena cita-citanya untuk menjadi PNS tidak tercapai dan terpaksa bersedia bertahun-tahun menjadi tenaga honorer.

Memenuhi apa yang telah diputuskan oleh Kementerian PAN-RB, BKN dan Komisi II DPR-RI itu, maka kembalilah pada kebijakan dan hati nurani pimpinan instansi pemerintah yang mengerjakan para tenaga honorer itu. Yakni, bagaimana agar mereka itu benar-benar secara tulus dan terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para tenaga honorer di instansinya untuk mengikuti tes CPNS.

Berarti juga hendaknya membantu mereka mendapatkan bimbingan teknis dan keterampilan guna menghadapi tes itu. Harapan mereka adalah kehendak atas desakan psikis maupun fisik demi sebagai warga Indonesia yang terhormat dan hidup layak dalam kehidupan keluarganya. Semoga. (amak syariffudin)