Surabaya (bisnissurabaya.com)  – MUNGKIN karena tidak mengerti, atau punya kepentingan demi keuntungan pribadi dibalik masalah itu, atau asal ngomong, anggota Komisi VI DPR-RI bernama Rafli dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) yang dianggap partai berdasar keagamaan itu, mengusulkan agar ganja dijadikan komoditas ekspor. “Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah.” Pendapatnya dalam rapat bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dengan para anggota Komisi VI DPR-RI itu (20/1) langsung menjadi polemik. Mufti, anggota komisi dari Fraksi PDIP (1/2) menolak keras usulan tersebut dengan beberapa alasan penyebabnya. Dia berpendapat, agar usulan Rafli, itu tidak ditindak lanjuti pemerintah, karena masih banyak komoditas lain yang bisa dipacu pengembangannya untuk menggiatkan ekonomi daerah dan nasional.

Beberapa alasan dikemukakan, antara lain harga ekspornya juga sangat mahal, berlipat-lipat dibanding harganya di Indonesia. Pemerintah harus peduli melakukan riset dan inovasi terhadap komoditas semacam itu, daripada berpolemik menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor. Lagi pula produktivtas dan kualitas rempah-rempah, aromatik dan tanaman obat Indonesia terakselerasi. Maish banyak komoditas ekspor lainnya yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan negara. Menurut Mufti, dari data BPS, ekspor tanaman obat dan aromatik Indonesia punya daya saing tinggi, karena Indonesia termasuk eksportir terbesar komoditas tersebut. “Tanpa ganja, komoditas kita sudah bisa menghasilkan devisa yang tidak sedikit. Tinggal komoditas-komodtas itu dikembangkan, dehilirisasi, biar makin memberi nilai tambah ekonomi.” katanya dan disambungnya: “ Peredaran ganja dilarang dan sudah ada kajian para ahli tentang dampak dan manfaatnya.”
Meskipun tanpa memperhatikan reaksi Mufti, akal sehat public kita akan terheran-heran dengan pendapat Rafli yang menginginkan ganja agar diijinkan diekspor dan memberi kehidupan makmur para pekebun gelap ganja. Terutama yang ada di provinsi Aceh.

Karenanya bisa ditanyakan, apakah Rafli mempunyai lahan yang akan atau sedang ditanami pohon ganja? Tanaman yan sudah ditetapkan sebagai sumber narkotika dan selalu penananam, kurir, pengedar dan penggunanya dijadikan obyek hukum. Malahan obyek peluru pihak berwajib. Bisa-bisa ditanyakan, apakah dia sebenarnya termasuk dalam mafia narkotika jenis ganja? Atau dia tidak bisa mengerti, bahwa kalau ganja diperjual-belikan secara terbuka meskipun sebagai komoditas ekspor, sudah bukan menjadi rahasia lagi nantinya sudah pasti bakal “bocor” peredaran/penjualan gelapnya di dalam negeri kita? Juga buklan rahasia lagi, kemudiannya para pengguna ganja akan bertambah banyak. Akan tetapi, saya tidak maklum, apakah jenis ganja ditinjau sebagai bahan narkotika sudah dinyatakan sebagai “barang haram” atau tidak? Kalau tak salah, apabila ganja dikategorikan “haram”, tentunya sudah sepatutnya tidak diharamkan untuk mengedarkannya, menjualnya ataupun menggunakannya.

Lepas dari maslaah haram dan tidaknya, namun ditinjau dari ilmu pengetahuan, efek memabukkan dari pengaruh bahan narkotika sudah dikategorikan sebagai salah satu sifat dari obat bius atau candu (opium). Meninabobokkan, memabukkan, berhasulinasi dan kecanduan, lalu rentan terhadap penyakit dalam.
Kecuali kalau ditinjau dari kepentingan faham partai pollitik fraksinya di Komisi VI DPR RI itu yang tentu saja setuju dilakukan ekspor ganja, maka bagi masyarakat luas gagasan dan usulan yang diajukan ke pemerintah itu bisa dianggap bertentangan dengan naluri bangsa Indonesia. (amak syariffudin)