Mojokerto, (bisnissurabaya.com) – Keberadaan sampah impor di Pungging Mojokerto menjadikan para petinggi turun ke bawah. Seperti kunjungan Komisi IV DPR RI bersama Dirjen terkait.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin, bersama dengan Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementrian LHK melaksanakan peninjauan khusus terkait problem sampah impor di Desa Bangun Kecamatan Pungging, Sabtu (1/2).

Rosa, mengatakan bahwa sampah impor telah dilarang keras oleh pemerintah, sesuai yang tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019.

“Sampah memang ada nilai ekonomisnya. Tapi tidak boleh dari impor. Indonesia bukan tempat sampah. Jika ada pertanyaan mengapa impor sampah diperbolehkan? Itu tidak boleh. Yang boleh adalah bahan baku kertas scrap, plastik scrap,” tegas Rosa. Dia mengatakan, bahwa peraturannya sudah jelas. Bahan baku tidak boleh campur sampah, limbah B3 dan dari TPA.

Meski sudah menjadi mata pencaharian warga Bangun, Rosa tetap tegas memaparkan persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah ini tidak bisa dibiarkan. Sanksi bagi pengusaha pengimpor sampah telah dilaksanakan, yakni berupa re-ekspor atau mengirim kembali ke negara asal.

“Dari sisi pengusaha, kami sudah memberi sanksi dengan minta mereka melakukan re-eksport atau mengembalikan ke negara asal. Sudah 400 kontainer kembali ke negara asal sejak Agustus tahun lalu. Dengan dukungan Komisi IV DPR RI juga, sisa 1.078 kontainer di Tanjung Priok saat ini juga akan segera dikembalikan ke negara asal,” jelasnya. Kalau pengusaha tidak mau menjalankan, terpaksa akan kena sanksi pidana.

Rosa berterimakasih pada Komisi IV DPR RI, atas dukungan secara politik terhadap persoalan ini.

“Dari kunjungan tahun lalu, saat ini sudah cukup baik. Sekarang tinggal residunya mau dibawa kemana. Kalau dulu dibawa ke pabrik tahu untuk bahan bakar. Sekarang kan sudah tidak lagi. Kami terimakasih pada Komisi IV DPR RI atas semua dukungan politiknya,” tandas Rosa.

Usai survei lokasi, seluruh rombongan melanjutkan pertemuan di Pendapa Graha Majatama. Pada sesi ini, Hasan Aminudin mengatakan sampah merupakan problem serius.

Senada dengan Rosa, Hasan menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor sampah.
“Permasalahan sampah menjadi pelik, jika tidak ada pengelolaan yang baik. Kami sudah tegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan sampah impor. Mengingat ini menyangkut mata pencaharian warga, kita bisa carikan solusinya. Kesepakatan telah dicapai. Sampah akan lebih dipilih dan dipilah untuk menfaat jangka pendek maupun panjang,” kata Hasan.

Sementara itu Bupati Pungkasiadi berharap agar dari pertemuan ini, bisa menghasilkan solusi bagi permasalahan sampah yang ada di Desa Bangun dan PT Pakerin. Pung menekankan yang terpenting adalah mereka tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto siap menjadi bagian dari pemecahan masalah sesuai kewenangan.

“Mari kita bersinergi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya yakin dan percaya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan kalau kita bersinergi dan bekerja sama,” kata Bupati Pungkasiadi.

PT Pakerin sendiri juga aktif melaksanakan kegiatan Coorporate Social Resposibility (CSR), berupa motor pickup sejumlah 10 unit untuk masyarakat sekitar yang mengolah sampah. (sam)