Berbagai Kendala Mengelola SIP

19

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Kementerian Hukum dan HAM pada 20 Januari lalu mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1/2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (SIP). Ditinjau secara luas, adanya SIP itu bisa dipandang diperlukan, baik pemerintah maupun kalangan pelaku bisnis, karena akan diperlukan untuk mengetahui data dan perkembangan perdagangan di negeri kita. Sedangkan para pelaku bisnis, terutama yang kelas besar, dapat menggunakannya dalam pola management dan khususnya untuk pemasaran produknya.

Pertama-tama kita ikuti apa saja isi pokok-pokok dari PP itu.
Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, posedur dan mekanisme untuk pengumpulan, pengelolaan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan pengendalian perdagangan. ”Sedangkan apa saja yang dihimpun, yakni meliputi data perdagangan & informasi perdagangan, penyelenggaraan system informasi perdagangan, pembinaan dan pengawasan (Ps 2). Penyelenggaranya adalah menteri, gubernur, bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan sistem tersebut, yang terintegrasi dengan system informasi yang dikembangkan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-kementerian. (Ps 3/1). Dijelaskan, bahwa dalam penyelenggaraannya, menteri, gubernur, bupati/walikota harus memperhatikan prinsip transparansi, kehati-hatian, keterpercayaan dan akuntabilitas.

Dijelaskan, bahwa para pelaku usaha (pelaku bisnis) perdagangan, perdagangan perbatasan dengan antar pulau, fasilitas perdagangan termasuk promosi dan insentif, akses pasar dan produk ekspor, kerja sama pengembangan ekspor, promosi dagang, pelatihan ekspor, perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan pengendalian mutu. Juga yang meliputi data dan informasi berupa pengawasan barang beredar dan jasa. Banyak lagi yang dicakup untuk keperluan pengumpulan data serta informasinya yang tertera dalam PP nomor 1/2020 itu. Malahan dalam penutupnya ditekankan, bahwa usaha dan/atau pelaku usaha yang berkedudukan di RI (Ps 8/2) wajib memberikan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan kepada menteri. Kemudian menteri wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sedikitnya setahun sekali.

Yang jelas, pelaksanaan SIP itu,– terutama bagi pelaku bisnis yang wajib menyampaikan informasi perdagangannya,– tidak bisa dalam satu dua bulan mendatang. Para pelaku bisnis (kiranya juga dikalangan aparat pemerintahan daerah) masih belum memahami beberapa prinsip dikeluarkannya PP tersebut. Mengenai tujuannya, tidak dijelaskan secara gamblang, sebenarnya prinsipnya untuk apa? Untuk mengatur pola perdagangan kita atau ada hal lain? Kemudian tidak dijelaskan, menjadi tanggung jawab Kementerian apa saja dan bagaimana prosesnya atau laporan itu dikirim kepada siapa? Kalau lewat pemda, ke dinas atau bagian apa di kantor itu?
Yang bakal mengalami kesulitan bukan hanya para pelaku bisnis, akan tetapi juga aparat pemerintahan,– terutama yang ada di daerah. Karena perlu tenaga khusus dan tidak akan lepas dari penggunaan piranti computer serta jaringan internet yang masif. Kemudian informasi itu harus dikirimkan kemana melalui sarana apa. Bagaimana kalau pelaku bisnis bertanya, informasi perdagangan macam apa yang wajib dilaporkan? Bagaimana kalau tidak melapor? Pendek kata, ceritanya bakal panjang.

Karenanya, pemerintah pusat pertama-tama harus “memasarkan” gagasan mengenai SIP itu. Yakni dasarnya apa, mengapa harus dilakukan demikian, manfaatnya apa bagi dunia perdagangan di dalam negeri maupun dalam proses ekspor-impor dan apa kepentingannya dalam pembangunan nasional kita. Sebab, sangat banyak kalangan pelaku bisnis yang tidak maklum diadakannya SIP. Sehingga bisa beranggapan bahwa pemerintah hanya mengada-ada. Lebih sedih lagi kalau dianggap justru mempersulit pelaku bisnis dalam kehidupan perekonomian kita.

Akhirul kata, pemerintah melalui kementerian yang terlibat dalam SIP itu untuk memberikan sebanyak-banyaknya informasi penjelasan sampaipun tata cara atau teknis dalam proses penyampaian serta tanggung jawab SIP itu. Pihak aparat pemerintahan yang mengurusi SIP itu jangan beranggapan, bahwa pelaku bisnis sudah mengerti atau akan mengerti sendiri apa tujuan dan bagaimana pelaksanaan SIP yang diwajibkan juga dilakukan bagi mereka. Lalu, bisa ditanyakan, sudah siapkah aparat pemda yang ditugasi menerima dan mengirim SIP itu? (amak syariffudin)