Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Gembar-gembor literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak sebanding lurus. Padahal, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya sebagai perlindungan konsumen,

Ternyata tak diikuti perlindungan konsumen yang memadai. Akibatnya, posisi tawar konsumen tidak kuat dihadapan korporasi sektor jasa keuangan. Padahal, perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar dalam program Literasi Keuangan.

Dari catatan, pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepanjang 2019 total pengaduan konsumen ke YLKI mencapai 1.871 pengaduan.

Ada dua jenis pengaduan yaitu kategori individual sebanyak 563 kasus, dan kelompok/kolektif sebanyak 1.308 kasus. Berikut 10 besar pengaduan konsumen:

Perbankan (106 kasus),Pinjaman online (96 kasus),Perumahan (81 kasus), Belanja online (34 kasus),
Leasing (32 kasus), Transportasi (26 kasus), Kelistrikan (24 kasus),
Telekomunikasi (23 kasus), Asuransi (21 kasus), dan Pelayanan publik (15 kasus).

“Maraknya pengaduan produk jasa finansial menjadi indikator OJK belum melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh pada operator. YLKI menduga lemahnya pengawasan OJK terhadap industri finansial, dikarenakan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.

Data sepuluh besar pengaduan konsumen tersebut, produk jasa finansial sangat dominan, yakni 46,9 persen, yang meliputi 5 komoditas. Yakni, bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online. Kedua disusul sektor perumahan sebesar 14,4 persen, e-commerce 6,3 persen, sektoral ketenagalistrikan 4,2 persen dan sektor telekomunikasi 4,1 persen.

Menarik dicermati adalah pengaduan produk jasa keuangan, yang sejak 2012 menduduki rating yang dominan dalam pengaduan di YLKI, selalu pada rating pertama.

“Literasi finansial konsumen dibidang jasa keuangan masih rendah. Sehingga tidak memahami secara detil apa yang diperjanjikan atau hal hal teknis dalam produk jasa finansial tersebut. Apalagi maraknya pinjaman online, semakin masif pelanggaran hak konsumen dibidang jasa finansial,” pungkas Tulus.

Terpisah, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo, menyoroti keberadaan OJK, dipandangnya perlu dievaluasi lagi keberadaanya

Menurut dia, OJK tidak berfungsi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen bahkan seolah lepas tangan dengan banyaknya keluhan- keluhan dari konsumen.

“OJK kalau tidak berfungsi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, dari predator korporasi jasa keuangan bank dan non bank spt asuransi dan jasa pembiayaan konsumen (Leasing). Sebaiknya ditinjau kembali keberadaannya, bila perlu dibubarkan saja,” tegas Said ini.

Pihaknya mengkliem ragam pengaduan konsumen di lembaganya tidak jauh beda dengan YLKI tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur Budiyono mengatakan, pengawasan perusahaan asuransi sepenuhnya dilakukan Direktorat Pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan di Jakarta.

Dirinya menegaskan, OJK Kantor Regional 4 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Ketika disinggung, terkait klausul-klausul perjanjian yang ada dalam nota perjanjian asuransi apa telah diketahui OJK sebagai pihak pengawasannya? Sayang pihaknya enggan menjawab terkait klausul nota asuransi tersebut. (ton)