Surabaya, (bisnissurabaya.com) – PERTENGAHAN Desember lalu, Bisnis Surabaya memberitakan artikel dalam Opini yang bertopik dengan judul “Odol Dilarang; Mengapa Cuma di Jalan Tol?”. Belum lagi inti pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba kini muncul kabar, bahwa ketentuan menetapkan “Odol” (over dimension dan over loading) alias muatan yang melebihi ukuran dan beban bagi jenis angkutan muatan truk itu, tiba-tiba diputuskan untuk ditunda. Bukannya, diberlakukan tahun 2021 sebagaimana isi ketentuan yang sudah bakal ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan itu, akan tetapi diundur menjadi 2023-2025. Yang lebih mengherankan dan menimbulkan pertanyaan, justru usulan penundaan apa yang disebut “zero odol” itu adalah muncul dari Kementerian Perindustrian.

Pertanyaannya, kalaulah kabar itu benar demikian, maka apa hubungan antara ketentuan bebas muatan berkelebihan (zero odol) itu dengan Kementerian Perindustrian? Kalau Kementerian Perhubungan memang jelas mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengeluarkan peraturan tersebut, dikarenakan menyangkut ketertiban, keselamatan lalu lintas kendaraan transportasi bermotor di jalan raya, serta juga menjaga terpeliharanya daya tahan jalan raya tersebut. Pertanyaan yang juga tidak terjawabi dengan alasan yang masuk diakal, juga tidak muncul dari kedua Kementerian tersebut.

Lebih membingungkan, justru para pengusaha jasa angkutan barang maupun pemilik sarana transportasi, meminta agar ketentuan “zero odol” itu tetapi diberlakukjan sebagaimana dirancang semula. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman (10/1) merasa, bahwa akibat kebijakan tersebut membuat rasa ketidakpastian mereka. Sebab, ketika keputusan zero-odol disampaikan dan kemudian disosialisasikan kepada para anggotanya serta dapat diterima mereka, tiba-tiba muncul permintaan perpanjangan waktu penetapannya yang justru dari kalangan pemerintah sendiri. Pendapat Kyatmaja, dalam merencanakan dan kemudian memutuskan ketentuan tersebut, pihak Kemenhub tidak berkoordinasi dengan Kemenperin terlebih dulu. Menurutnya, sudah banyak pengusaha yang mematuhi ketentuan tersebut dan sudah mengatur batasan normalisasi menyesuaikan kapasitas volume angkutannya. Menurut dia, kalau kini dilakukan pengunduran waktu penetapan ketentuan tersebut, diperkirakan akan banyak pengusaha yang melanggar aturan. Termasuk oleh pengusaha di Jawa Timur.

Sebagaimana dalam Opini saya pada Desember 2019 lalu mengenai Odol, bahwa peraturan tersebut adalah baik dan benar. Sebab truk,– terutama truk-truk besar (tronton) yang membawa angkutan berat (terutama mengangkut container),– yang membawa angkutannya itu melebihi kapasitas daya angkutnya, sering selain mengganggu arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan, juga banyak yang membawa akibat kecelakaan berat dan membawa korban meninggal ataupun luka berat. Begitu pula, “zero-odol” itu dapat memperpanjang usia jalanan. Terutama jalan beraspal kita. Namun pada Opini lalu itu, mengapa larangan itu cuma diberlakukan di jalan-jalan tol? Seharusnya di semua jalanan. Kalau tidak salah, kelebihan daya angkut itu sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas jalan dan dilarang. Akan tetapi menjadi “tidak berlaku” kalau sudah memberi sesuatu kepada oknum-oknum di jembatan timbangan yang ada, maupun petugas penjaga lalu lintas lainnya.

Sekarang,– kalau memang benar,– justru antara Kemenhub dengan Kemenperin tidak sekata dalam soal zero-odol itu. Kita tidak maklum, apa hubungan Kemenperin dengan peraturan zero-odol yang minta penundaan waktu tersebut. Apakah sekarang ada industri di negeri kita yang membuat spare parts atau bak truk untuk ukuran angkutan berat dan melebihi tonnage yan ditentukan sekarang? Atau apa lagi?
Apapun penyebab atau alasannya, kasus peraturan zero-odol yang sudah ditetapkan dan dinyatakan kepada publik dan tiba-tiba dilakukan penundaan atas usulan lain Kementerian tersebut, merupakan kasus yang kurang baik. Kewibawaan instansi pemerintahan ataupuin pemerintah juga ditakar oleh kasus-kasus kebijakan (menurut istilah bhs. Jawa ”omongan clometan”/pembicaraan simpang-siur) seperti itu.

Dengan peristiwa tersebut, Kemenhub dan Kemenperin hendaknya secara terpadu menyampaikan alasan penundaan peraturan zero-odol itu secara terbuka kepada publik. Terutama kepada para pengusaha apa saja yang berkepentingan dengan masalah angkut-mengangkut melalui jalan raya. Secara internalnya, masing-masing Menteri perlu menanyai dan mengingatkan para Dirjen atau Direktur atau apa saja jabatannya, yang berurusan dengan pembuatan peraturan itu dan yang menjadi peminta penundaannya. (amak syariffudin)