Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Kebutuhan  dapat mengakses berbagai informasi secara cepat dan akurat saat ini telah menjadi kebutuhan. Begitupun bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Jatim, kebutuhan ini menjadi sesuatu yang penting. Mengingat akan mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengharapkan Big Data mampu membangun konektivitas data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota serta Instansi lainnya.

“Jadi tidak sekedar menghasilkan data, tetapi konektivitas data dan sistem diantara seluruh OPD ini bisa terbangun dengan baik dan dapat diakses secara langsung serta akurasinya terjaga . Hal ini mempermudah,  mempercepat dan meningkatkan efektifitas  layanan kepada masyarakat,” kata Khofifah di Surabaya (10/1).

Orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan  upaya peningkatan layanan informasi melalui Big Data sejatinya telah dilakukan dan sedang dalam proses penyempurnaan. Sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi sumber utama dalam mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sektor guna mendukung percepatan pengambilan keputusan yang tepat dan  pelayanan yang cepat.

“Jadi kalau kita ingin tahu tentang layanan pendidikan, tentang layanan kesehatan, tentang tenaga kerja  maka otomatis terkoneksi di Big Data yang pusatnya ada di kominfo,” jelasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan dalam usaha penyempurnaan Big Data, Pemprov menggandeng beberapa tenaga ahli yang berkompeten yang konsen terhadap Big Data. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jatim.

“Di Jawa Timur banyak perguruan tinggi yang sangat konsen terhadap pengembangan IT dan juga memiliki banyak tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan data, sehingga sangat baik kita menggunakan tenaga expert dari ITS, UNAIR, atau UB dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki konsen dibidang ini” imbuhnya.

Gubernur Khofifah   berpesan meskipun akan ada beberapa pihak atau tenaga ahli yang akan membantu, namun operator atau pengelola Big Data tetap berasal dari Pemrov, dalam hal ini  Dinas Komunikasi dan Informatika agar kordinasi dengan OPD berjalan lancar.

“Operator harus dikendalikan dari Diskominfo Jatim agar yang mengimput data dapat dipertanggungjawabkan dan mudah memonitor melalui satu pintu,” pesannya. (sam)