Surabaya, (bisnissurabaya.com)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden/Perpres No.80 Tahun 2019, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi (rakor) Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan. Rakor ini mengusung thema ‘Mewujudkan Pemerintahan yang aman, tertib, dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat’ di Surabaya, Kamis (9/1).

“Kami berharap selesai rakor ini pembahasan PPMO untuk menentukan proyek mana yang bisa segera diprioritaskan untuk mulai direncanakan di tahun 2020 ini bisa difinalkan. Sehingga, bisa berseiring dengan Project Management Office (PMO) di pusat,” kata Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim ini. Ia menjelaskan, setelah PPMO ini pihaknya akan segera melakukan roadshow ke beberapa kementrian teknis. Hal ini penting dilakukan, untuk mendapat kepastian bahwa rencana prioritas pada Perpres No.80/2019 ini sudah masuk ke dalam RPJMN. Dan, akan segera diseiringkan dengan RPJMD Provinsi dan di kabupaten/kota.

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) April rencananya akan difinalkan, karenanya sebelum April RKPD harus kita selaraskan. Dengan demikian, alokasi anggaran provinsi dan kab/kota akan berseiring dengan RPJMN dan RKP,” terang orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah menambahkan, dalam kegiatan roadshow dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini pihaknya meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil turut hadir untuk membreakdown secara detail pelaksanaan proyeknya. Terlebih lagi, di lingkup Pemprov Jatim juga telah membreakdown lebih detail baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah secara khusus juga minta Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, menambahkan, pemerintah daerah (pemda) diharapkan bisa mendukung penuh lima hal yang merupakan tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan Perpres 80/2019. Kelima hal tersebut yaitu Penyiapan Project Management Office (PMO) dan Panel Konsultan, penyiapan lahan, penyiapan perizinan, integrasi program/proyek dalam Perpres ke dalam RPJMD, dan integrasi program/proyek dalam peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota. (sam)