Surabaya, (bisnissurabaya.com)
Mencegah perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri/LN secara ilegal, menjadi kewajiban pemerintah. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur/Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) berupaya meningkatkan inovasi untuk mempermudah memperloleh informasi, serta memberikan kemudahan pelayanan dokumen persyaratan bekerja di luar negeri secara legal.

Kemudahan akses pelayanan ini dilakukan melalui Sarana Informasi Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (Simpadu-PMI) berbasis android. Sedangkan untuk mempermudah pelayanan dokumen persyaratan kerja di luar negeri melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang berada satu komplek dengan kantor UPT, P2TK di Surabaya.

Kepala UPT P2TK, Budi Raharjo, mengatakan, secara keseluruhan sesuai amanat UU Nomor18 Tahun 2017 tugas Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melayani pekerja migran sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri sampai memastikan kepulangannya di daerah asal.

Menurut dia, semua dilakukan Pemerintah Provinsi/Pemprov Jatim dan mendorong kabupaten/kota juga melakukan hal sama. Ia mengakui, pelayanan menyeluruh kepada calon PMI ini perlu ditingkatkan terutama dalam pencegahan PMI non prosedural dan penyiapan calon Pekerja Migran yang terampil dan kompeten melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Pendirian Kantor LTSA di kabupaten dan kota terutama di kantong-kantong daerah asal PMI di Jatim seperti Malang Raya, Ponorogo dan sekitarnya, wilayah Jember dan daerah lain. ” Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus berkomitmen melayani kepada calon PMI ini sesuai semangat UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI dengan upaya pencegahan PMI Non Prosedural serta menyiapkan tenaga kerja terampil melalui BLK di daerah serta keberadaan LTSA PMI Jatim perlu direflikasi di daerah potensi PMI,” terang Budi, Rabu (8/1).

Data LP3TKI Surabaya menyebutkan, total PMI asal Jatim sampai dengan Desember 2019 berjumlah 65.953 orang dengan embarkasi Juanda sebanyak 21.488 orang (32,58 persen) dan non embarkasi Juanda sebesar 67,42 persen atau 44.465 orang. PMI dari Jatim ini terbagi yang bekerja di sektor formal berjumlah 25.671 orang dan bidang informal ada 40.282 orang.
“Dari jumlah PMI asal Jatim ini pekerja wanita lebih banyak yaitu 48.791 orang sisanya laki-laki. Dari angka diatas menunjukkan pekerjaan sektor informal masih lebih banyak, mencapai 61.08 persen bidang ini biasa diisi wanita,” paparnya. Sedangkan rekapitulasi hasil layanan LTSA P2MI Jatim, yang terdiri dari 13 layanan sampai akhir tahun ini berjumlah 82.286 layanan. Kunjungan informasi dan konsultasi on line Simpadu-PMI pada 2019 sebanyak 19.621 orang, dukungan layanan mobil sosialisasi Simpadu-PMI di 13 lokasi kegiatan.

Estimasi remintasi pengiriman dari para pejuang keluarga pahlawan devisa ini ke daerah asal selama 5 tahun mencapai Rp 8.025 triliun. “Dari data-data tersebut menunjukkan kinerja positif yang ditandai dengan diraihnya penghargaan di tingkat nasional, namun masih banyak PR yang harus dilakukan. Komitmen Pemprov Jatim untuk pelayanan penempatan dan perlindungan PMI,” pungkasnya. (bw)