Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh Kepala Daerah jangan coba-coba melakukan korupsi. Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, mengaku, tidak senang kepada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan/OTT. Penegasan itu disampaikan, Ketua KPK Firli, dihadapan para kepala daerah di Jawa Timur/Jatim, dalam rapat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jatim.

“Korupsi Rp 10 juta saja tidak diperbolehkan bagi kepala daerah,” kata Firli Bahuri, pada acara Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim Tahun 2020 di Grand City Surabaya, Kamis (9/1).

Dirinya, heran saat ini masih ada kepala daerah berani main-main dalam proyek pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Padahal, lembaganya tidak pernah kurang menyampaikan itu dalam mensosialisasikan upaya pencegahan.

“Saya ini tidak senang kalau masih saja ada kepala daerah yang tertangkap tangan atas kasus korupsi,” kata Firli. Dia mengingatkan, jangan sampai para kepala daerah ini menjadi catatan sejarah terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebab, tindakan korupsi justru akan menghancurkan pribadi kepala daerah hingga keluarganya.

“Jadi dampaknya sangat luar biasa terhadap keluarga,” tandas jenderal polisi bintang tiga ini.

Ia sempat menyindir tradisi uang ketok palu dalam hal pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Dia berharap hal tersebut tidak terjadi di Jatim. “Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai terjadi yaaaa. Hilangkan itu uang ketok palu, semuanya harus transparan dan jangan sampai ada deal-deal tertentu,” pesannya.

Firli Bahuri, turut menyampaikan arahannya  tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN). Dalam arahan itu Ketua KPK memaparkan mengenai Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), kawasan Selingkar Wilis hingga Lintas Selatan.

Pembangunan yang diatur dalam perpres tersebut menjadi pembangunan strategis nasional sehingga memudahkan terealisasinya pembangunan. Diantaranya,  pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kertosusila, BTS, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Diketahui, kedatangan Firli ini tepat sehari setelah OTT dan penetapan status tersangka pada Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah dan lima orang lainnya. Bupati Sidoarjo, disangkakan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.(ton)