Sidoarjo, (bisnissurabaya.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK akhirnya menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebagai tersangka. Lembaga anti rasuah ini menduga Abah Saiful, panggilan akrab orang nomor sato di kota udang ini menerima uang sekitar Rp 550 juta. Selain Saiful, KPK juga menetapkan kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo sebagai tersangka.
“Pada 7 Januari 2020, IGR (Ibnu Ghopur) diduga menyerahkan fee proyek kepada SSI (Saiful Ilah), Bupati Sidoarjo, sebesar Rp 350 juta dalam tas ransel melalui N (Novianto), ajudan Bupati di rumah dinas bupati,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1). Uang itu, diterima Bupati Sidoarjo dari IGR selaku kontraktor sejumlah proyek di Sidoarjo.
IGR, menurut KPK, pernah melapor ke Bupati Sidoarjo soal proyek yang diinginkan. Namun, ada proses sanggahan dalam pengadaan. Sehingga IGR tidak bisa mendapatkan proyek tersebut. Lalu, memberikan suap itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek yang dimenangkan Ibnu Ghopur. Yaitu, proyek pembangunan wisma atlet senilai Rp 13,4 miliar.
Proyek pembangunan pasar Porong senilai Rp 17,5 miliar dan proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar serta proyek peningkatan Afv Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp 5,5 miliar. “IGR minta SSI untuk tidak menanggapi sanggahan dan memenangkan pihaknya dalam proyek jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar,” imbuh Alexander.
“Setelah menerima termin pembayaran, IGR bersama TSM diduga memberikan sejumlah fee kepada beberapa pihak di Pemkab Sidoarjo,” tambahnya. Kini KPK telah menetapkan keenam tersangka. Yakni, sebagai penerima, Saiful Ilah, sebagai Bupati Sidoarjo 2010-2015 dan 2015-2020, Sunarti Setyaningsih, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sanadjihitu Sangadji selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan dan sebagai pemberi, Ibnu Ghopur sebagai swasta serta Totok Sumedi sebagai swasta.
Berikut rincian pemberian uang tersebut:
– Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji diduga menerima Rp 300 juta. Sebanyak Rp 200 juta di antaranya diberikan kepada Bupati Sidoarjo pada Oktober 2019
– PPK Judi Tetrahastoto, Dinas PU, Bina Marga, dan SDA diduga menerima Rp 240 juta.
– Kadis PU dan BMSDA Sunarti Setyaningsih Rp 200 juta.
Atas perbuatannya Saiful, Sunarti, Judi, dan Sanadjihitu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ibnu dan Totok disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rino)