Mojokerto, (bisnissurabaya.com) – Pemerintahan ini memperoleh jumlah nilai koordinasi diatas target. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berhasil meraup 89 poin atau termasuk lima besar di Jawa Timur/Jatim atas penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

Hal ini dibahas pada rapat staf awal 2020 yang dipimpin Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, bersama Sekdakab Herry Suwito, Asisten, serta seluruh Kepala OPD.

Rincian Korsupgah tersebut meliputi nilai perencanaan dan pengganggaran mencapai 97, pengadaan barang dan jasa 73, pelaksanaan pelayanaan terpadu satu pintu 87, kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 75, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 98, dana desa 89, optimalisasi pendapatan daerah 100, dan manajemen aset 97.

“Target nilai maksimal kita adalah 80, ini artinya Pemkab Mojokerto sukses melampaui target tersebut,” terang Herry Suwito Sekdakab Mojokerto, Senin di Mojokerto Senin (6/1).

Tak hanya Korsupgah, topik lain yang dibahas adalah persiapan penerapan dan skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) model baru berdasarkan Kepmendagri 061-5449. Jika TPP yang telah berlaku mengacu pada tiga hal (kelas jabatan, nilai jabatan dan indek harga nilai jabatan), rencana TPP model baru nanti bersandar pada Kepmendagri yang lebih kompleks.
Yaitu menyangkut kelas jabatan (kelas 1-16), Tukin BPK (terendah Rp 1.540.000 dan tertinggi Rp 36.870.000), kapasitas fiskal daerah (0,85), indek kemahalan konstruksi (97,78), Indek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), indek TPP (0,79185404), basic TPP (terendah Rp 1.219.455 dan tertinggi Rp 29.195.685), persetujuan Mendagri, dan evaluasi jabatan harus sudah divalidasi Kemenpan.

Rencananya PNS akan menerima TPP sesuai Basic TPP dengan kriteria TPP berdasarkan beban kerja 40 persen, berdasarkan prestasi kerja 60 persen, berdasarkan tempat bertugas 10 persen, berdasarkan kondisi kerja 10 persen, berdasarkan kelangkaan profesi 10 persen, dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (ditetapkan dengan keputusan bupati).

“Namun di samping skema perhitungan tersebut, ada konsekuensi yang dapat mengurangi TPP. Yaitu menyangkut capaian kinerja, kedisiplinan, pelaporan LHKPN/LHKASN, pembayaran TP-TGR, dan pembuatan PK serta SKP,” terang Mustain Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Mojokerto.
Sementara itu Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi menambahkan oerihal rencana Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di beberapa wilayah. Meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Selingkar Wilis, Lintas Selatan, Selingkar Ijen, kawasan Madura dan Kepulauan.

“Untuk implementasi Perpres 80, kita telah memetakan beberapa rancangan antara lain flyover Kenanten yang akan terus kita coba upayakan, pengembangan situs Trowulan dan Perahu Majapahit, pembangunan TPA regional, proyek jalan tol Mojokerto-Gempol, serta Kawasan Ekonomi Utara Sungai (EKA) termasuk plot pendidikan, dan kesehatan,” terang Plt Bupati Pungkasiadi.

Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan untuk tahun anggaran 2020 adalah instruksi agar semua kegiatan berjalan sesuai DPA, tidak ada lagi keterlambat proses pelaksanan, dan harus sesuai juknis pelaksanaan kegiatan. (sam)