Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya 2019 sudah tutup buku. Namun, sebenarnya masih ada potensi pendapatan yang belum terealisasikan hingga akhir tahun lalu.

Potensi pendapatan itu adalah tunggakan piutang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 62,4 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit milik Pemkot Surabaya sebesar Rp 62.433.000.000. Tunggakan itu untuk kapitasi dan non kapitasi serta klaim dari rumah sakit pemerintah kota.

“Tunggakan itu sampai Desember 2019, karena bermacam-macam. Ada yang rawat jalan Bulan Mei belum terbayarkan, ada yang Agustus hingga Desember,” kata Feni-sapaan Febria Rachmanita, di Surabaya, Senin (6/1).

Akibat tunggakan ini, cash flow keuangan rumah sakit milik Pemkot Surabaya terganggu. Terutama untuk beli obat. Selain itu, jasa layanan dokter juga bermasalah. Sehingga jasa layanan dokter ini belum terbayarkan 4-5 bulan.

“Tapi saya pastikan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu, meski ada tunggakan dari BPJS. Sebab sudah ada subsidi dari pemerintah kota,” kata Feni.

Feni, memastikan selama tidak dibayarkan itu, Pemkot Surabaya sudah 4 kali mengirimkan surat tagihan kepada BPJS Kesehatan. Surat keempat dari Wali Kota Risma, itu baru dijawab dan dijelaskan bahwa pihak BPJS cabang Surabaya masih menunggu drop uang dari BPJS pusat. Sehingga sampai saat ini belum bisa membayar tunggakan tersebut.

“Pada saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu, BPJS sempat menyampaikan akan membayarkan tunggakan itu pada Januari minggu kedua.  Karenanya, kami berharap BPJS segera membayarkan, karena tidak mungkin kami terus mengandalkan subsidi,” imbuh Feni.

Menurut dia, tunggakan ini tidak berbanding lurus dengan tertibnya Pemkot Surabaya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Sebab, setiap bulan Pemkot Surabaya membayarkan 443.000 peserta yang dicover BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tenaga kontrak pemerintah kota.

“Setiap bulan kami membayar Rp 17 miliar kepada BPJS. Rinciannya, Rp 13,3 miliar untuk BPJS PBI dan 3,9 miliar untuk tenaga kontrak. Jadi, sekali lagi kami harap BPJS juga tertib membayarkan ke pemerintah kota,” tandas Feni. (ton)