Bencana Pembuka Tahun Baru

16

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – TIBA-TIBA saja kemeriahan di malam hari yang biasanya dilakukan masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) guna menyambut Tahun Baru, sirna ketika diawali hujan lebat yang dinyatakan ekstrim pada 31 Desember 2019 sejak petang hari dan berlangsung semalam suntuk. Sebelum subuh 1 Januari 2020, masyarakat Jabodetabek dikejutkan banjir hebat dan di beberapa tempat seolah dilanda banjir-bandang, menenggelamkan dan menghanyutkan apa saja oleh ketinggian air mulai setengah meter hingga lima meter lebih. Belum pernah banjir sehebat itu di daerah-daerah tersebut. Ketika air banjir itu di beberapa tempat surut pada 2 Januari, tercatat lebih dari 55 orang tewas akibat hanyut dan tenggelam oleh air bah, tersengat aliran listrik, sebagian tewas tertimbun tanah longsor, meninggal kedinginan, suami-isteri terbakar di rumahnya serta satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan dua anaknya tewas keracunan menghirup asap mesin diesel.

Yang tewas di Kabupaten Bogor saja lebih dari 18 orang, di Jakarta 9 orang dan sisanya di daerah Jabodetabek plus di Kabupaten Banten. Bencana alam itu sebenarnya diawali “pertanda” kurang baik, ketika dalam November-Desember 2019, ribuan ular cobra Jawa tiba-tiba menghantui perumahan warga di Jabodetabek. Kota Jakarta pernah kebanjiran besar sekitar 10 tahun lalu ketika Sutiyoso menjadi gubernurnya. Gubernur kemudiannya, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaya Purnama/BTP (Ahok) bersepakat dengan Sutiyoso, untuk merancang sebuah waduk raksasa di bagian selatan luar ibu kota guna menampung air sungai Ciliwung dan anak-anak sungainya dari arah Kabupaten Bogor dan Tangerang/Banten, sehingga Jakarta tidak kebanjiran. Atau membuat kanal, membelokkan air tersebut melalui kanal buatan di kabupaten sebelah selatan ibu kota dan mengalirkannya ke laut.

Sementara itu, Pemda DKI Jaya pun melaksanakan programnya “menormalkan” aliran Ciliwung, antara lain membuat tanggul beton menahan luapa iar sungai yang meluap.
Namun, ketika Anies Baswedan, menjadi gubernur, dengan dorongan partai-partai politik yang berlawanan dengan kelompok parpol-parpol Joko Widodo dan lawan Ahok, menyisihkan rencana tersebut. Pelaksanaan program yang diawali normalisasi Ciliwung dengan membuat tanggul-tanggul beton sepanjang sungai (antara lain di Kampung Melayu, Jatinegara) dalam program Gubernur Basuki Cahaya Purnama, sehingga pada musim penghujan beberapa tahun lalu tidak lagi membanjiri pemukiman tepian sungai itu. Program itu dihentikan Anies Baswedan, karena sebagai karya lawan politiknya. Programnya diberi ciri “naturalisasi Ciliwung”. Oleh para pengamat politik disebutnya sebagai “Program Gengsi Politik”. Masih bisa diingat pernyataannya saat itu, bahwa adalah dosa (menyalahi Sunah) membiarkan air sungai langsung terbuang ke laut. Karenanya diperintahkan penduduk membuat lubang-lubang di tanah untuk menyerap luapan Ciliwung dan mencegah air laut menerobos.

Juga menanami rerumputan/pepohonan di tepian sungai itu. Dia maunya mencontoh pola di Sungai Klang, Singapore, dimana dibeberapa tempat ditanami tanaman-air untuk menyerap racun. Tapi, Anies cuma lihat sekilas lalu berteori “naturalisasi kali Ciliwung”. Sungai di Singapore itu hampir seluruhnya (yang memasuki kawasan kota) diplengseng beton dan di beberapa tempat di kota, ditanami tanaman air yang diberi “pagar” keliling. Menjelang muara, aliran airnya dimasukkan terowongan dan ditampung untuk diolah menjadi air bersih guna air minum, mandi dan lain-lain. Ciliwung yang diplengseng beton (sebagian dari program Gubernur Ahok) baru lk 35 persen dan dihentikannya. Kalau mau menanami tumbuhan air, itu bagaikan tempat berkumpulnya sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Kalau mau meniru pemeliharaan sungai-sungai Korea Selatan, dia tidak paham perbedaan geografis dan hidrologis sungai -sungai Korsel yang kesemuanya berhulu di Korea Utara, seperti Imjin-gang, Gerum, Nakdong, Bukhan, Seonjin dan lain-lain. Apakah ada yang sama dengan sifat Ciliwung? Membuat lubang-lubang penyerap air sungai? Membuat lubang paling dalam dua meter saja, sudah mengeluarkan air. Bumi Jakarta sudah kenyang air tawar maupun payau.

Anies yang disanjung kelompoknya sebagai “cendekiawan muslim”, namun bukan berdisiplin ilmu geologi dan hydrologi. Tak ada cendekiawan serba bisa. Banjir sekarang membuktikan gagasan dan instruksinya ngurusi Ciliwung itu membuahkan banjir besar tahun baru 2020. Contoh unik kondisi Kampung Melayu yang sudah terhindar banjir, kini mendadak kebanjiran hebat dan ratusan warganya harus mengungsi. Parahnya, menurut pemerhati tata kota, anggaran normalisasi sungai itu era Gubernur BTP dalam APBD DKI Jaya sebesar lk. Rp 850 miliar, di era Anies Baswedan dipotong menjadi kurang dari Rp 500 miliar. Sisanya, lebih dari Rp 350 miliar dibayarkan kepada penyelenggara balapan mobil Formula-One, karena tahun ini dia minta balapan Formula di Jakarta, dan juga untuk beaya perbaikan/keindahan kaki-lima (trottoir).
Dalam bencana banjir sekarang, dia nampak kesulitan untuk menyampaikan pada masyarakat tentang teori apa lagi yang harus disampaikan ke publik. Kecuali pada 2 Januari lalu saat menyaksikan banjir besar itu dengan pernyataannya: “Banjir ini, jangan salahkan siapa-siapa.” Cuma itu. Kalau merasa bertanggung jawab, mestinya melanjutkan berkata: “Cukup salahkan saya.” Alih-alih dia tuding kesalahan pada provinsi/kabupaten “kawasan atas/hulu”: di provinsi Jawa Barat dan Banten. Tuduhannya, mestinya air dibendung di hulu, karena Jakarta berada di pesisir, sehingga menerima limpahan banjir. Pernyataannya memang bikin beberapa pejabat tinggi lainnya kurang bisa menerimanya. Dia sama sekali tidak menyinggung bagaimana hasil programnya yang dinamai “naturalisasi Ciliwung”. Pendek kata, prestasi dalam kebanjiran dan dampak tragisnya itu, jelas tercatat dalam track-record-nya selama memerintah DKI Jaya.

Ketika Panglima TNI dan Kapolri (2/1) meninjau banjir dan memerintahkan penambahan personil TNI dan Polisi membantu korban banjir, Anies Baswedan, tidak nampak mendampingi. Atau memang sengaja tidak diajak. Begitu pula ketika Presiden Jokowi bersendiri tanpa diikuti Menteri atau pejabat tinggi siapapun juga, melakukan inspeksi mendadak ke rumah-pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara (3/1), Anies selaku gubernur tidak tahu! Nampaknya, pak gubernur itu alergi air banjir, sehingga baru beberapa hari kemudian terpaksa meninjau kondisi banjir. Lalu, menyaksikan anak-anak berkecimpung dan bermain di banjir itu, dia berkomentar seperti anak-anak: “Lihat, mereka senang bermain-main di air banjir.”
Derita masyarakat akibat banjir Jabodetabek itu tercatat paling mematikan dan merugikan dalam sejarah kawasan tersebut. Dari jumlah yang tewas, puluhan sepeda motor dan mobil berserakan dan bertumpuk-tumpuk diseret arus yang kesemuanya menjadi rusak berat, 55 orang tewas, sedikitnya 65.000 orang mengungsi, triliunan rupiah kerugian masyarakat, miliaran lagi kerugian pedagang kelas menengah, kecil dan lain-lain. Ribuan tenaga manusia dari unsur BNPB, petugas dari Pemda, lebih dari 4.000 anggota TNI dan ribuan lagi anggota kepolisian untuk membantu warga saat dan pasca banjir dikarenakan luasnya wilayah terdampak.
Padahal, hujan lebat diiringi angin ribut dan petir masih mengancam pada sisa Januari hingga Maret. Menurut Yayat Supriatna, pengamat Tata Kota, pendekatan penanganannya harus lewat 2 cara. Yakni, structural (bendungan, tanggul) dan non-struktural (gerakan sosial seperti masalah sampah, tanam pohon dll.). Katanya, meski Jakarta sekarang punya anggaran besar, tapi penanganannya tidak secara intensif menjadikan masyarakat berbudaya berkesadaran masyarakat terhadap kebersihan aliran Ciliwung.

Khusus di provinsi kita, patut dihargai tindakan bersiaga yang dinyatakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. (2/1), yang menginstruksikan agar ASN (Aparatur Sipil Negara) bersiap-siap terhadap bertindak kemungkinan terjadinya bencana alam di provinsi ini. Pengalamannya sebagai Menteri Sosial yang berhasil baik dalam Kabinet Kerja lalu, sudah dapat memperkirakan, bahwa pada musim penghujan sekarang bahaya bencana alam itu selalu mengancam. Apakah banjir di daerah rawan menjadi langganannya, atau tanah longsor dan lain-lain.

Yang pasti, kewaspadaan itu haruslah menjadi perhatian para Bupati/Walikota berikut stafnya. Dan yang paling bersiap diri untuk waspada dan bersiap-siap adalah para camat dan stafnya. Terutama yang daerahnya sering terimbas bencana alam. Bagaimana membuat para Kepala Desa siap diri terhadap bahaya bencana itu dan bagaimana berupaya menghindarinya. Alam memang tidak berkompromi terhadap keinginan manusia. Ketika kemarau panjang, minta turun hujan. Ketika hujan lebat turun sehingga bisa menyebabkan banjir, minta hujan tidak mengguyur. Disitulah fungsi ilmu pengetahuan untuk mengendalikan alam (cuaca) seperti “hujan buatan”/“mengurangi curah hujan” dibutuhkan. Yang penting, menjadi tokoh pemerintahan menyadari agar tidak bersikap fanatik faham politiknya dan faham lainnya yang bisa menimbulkan “program gengsi politik”! (amak syariffudin).