Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Kucuran dana sebesar Rp 576 miliar yang digelontorkan Pemkot Surabaya ke Kelurahan rawan dikorupsi. Besaran anggaran itu sebesar 5 persen dari total APBD Kota Surabaya Rp 10,3 triliun.

Namun, alokasi dana itu masih rawan penyimpangan. Sehingga, peran semua pihak masyarakat mengawasi pembangunan di tingkat kelurahan diperlukan.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Bhuana, mengatakan, pemkot akan memberikan dana tersebut tahun depan (2020) agar lebih efektif. Sehingga, dana tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Tidak hanya untuk kelurahan, Wisnu, juga akan mengusulkan dana untuk tingkat RT. Sehingga RT bisa punya anggaran sendiri. “Ya, nanti biar bisa mengajukan anggaran sendiri, dan akan kita gabung dengan kelurahan,” ujar Wisnu.

Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, mengakui, plot anggaran untuk kelurahan sudah dibahas bersama pemkot. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp 576 miliar atau 5 persen dari total APBD Kota Surabaya Rp 10,3 triliun. Masing-masing dari 154 kelurahan mendapat dana Rp 3,5 miliar–Rp 4 miliar.

’’Jadi, satu kelurahan mendapat anggaran Rp 3,5 Miliar. Itu disesuaikan kebutuhannya,’’ kata Adi Sutarwijono.

Awi, panggilan akrapnya menuturkan, anggaran itu bisa digunakan untuk program-program yang sudah dimasukkan dalam usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2018 lalu. Rencananya, program itu direalisasikan tahun ini.

Namun, acuan itu sudah ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018, ada dua kegiatan prioritas. Yakni, pembangunan sarana-prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam aturan tersebut, beberapa program masuk dalam kegiatan pembangunan sarana-prasarana kelurahan. Salah satunya, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana-prasarana lingkungan permukiman. Khususnya program penataan lingkungan.

Awi menambahkan, kelurahan juga bisa mengajukan pengadaan sarana-prasarana transportasi demi kepentingan masyarakat. ’’Namun, itu bukan untuk pengadaan moda transportasi umum. Tapi, sarana-prasarana penunjang seperti perbaikan atau pembangunan jalan,’’ jelas politisi PDIP ini.

Selanjutnya, skala prioritas lainnya yakni program pemberdayaan masyarakat lebih luas. Kelurahan bisa mengadakan pelatihan kader kesehatan untuk menunjang layanan kesehatan di wilayah setempat. Ada pula kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

’’Kegiatan/program semua itu sudah diatur dalam Permendagri 130/2018,’’ tandas Awi. Kebijakan baru terkait dengan pencairan anggaran, kata dia, selama ini anggaran pelaksanaan program di tingkat kelurahan berada pada setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Dirasakan ribet, sehingga pihak kelurahan harus melewati birokrasi yang berlapis untuk bisa mengadakan kegiatan. Alhasilnya, banyak program kelurahan hanya terkendala masalah birokrasi rumit itu.

Namun, dirinya turut menyadari sudah banyak program di dinas dan memang harus ada skala prioritas. ’’Mulai tahun ini anggaran itu sudah dititipkan di kecamatan. Sehingga,mengharapkan tercapai percepatan pembangunan,’’ imbuh Awi.

Praktis, nantinya kelurahan bisa langsung mengajukan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan lewat kecamatan. Sebagai pelaksananya adalah kelurahan.” Tanpa harus melalui birokrasi yang ribet, sekarang kita serahkan ke kelurahan langsung,’’ katanya.

Karena itu, pihaknya minta semua pihak mengawasi pembangunan di tingkat kelurahan. ’’Kami sudah memberikan peringatan/ warning terkait itu. Akan ada sanksi tegas bila ada lurah bermain-main dengan kucuran dana itu dari pemerintah sebagai percepatan pembangunan,” pungkas Awi. (ton)