Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Penetapan besaran upah minimum Kota/Kabupaten 2020 wajib dipenuhi perusahaan. Penetapan itu, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur/Jatim bernomor 188/677/KPTS/013/2019 tentang upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2020 yang ditandatangani 26 Desember 2019 lalu.

“Dengan ditetapkannya UMSK ini, perusahaan yang ada dalam sektor ini dilarang mengurangi atau membayar lebih rendah dari yang ditentukan,” kata Kepala Dinas/Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo.

Selain, untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot kepada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja.

Pratisi tenaga kerja, Tri Jata Ayu Pramesti, mengatakan, sesuai UU no 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sehingga,npemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum, lanjut Tri, terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor (UMS) pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, pasal 90 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan mengatur beberapa klausul. Yakni, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

“Apabila penangguhan berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu. Namun, tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan,” katanya.

Tri Jata menjelaskan, hal itu kontraproduktif dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK no 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Keputusan itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha,” ujar Tri Jata. Menurutnya, penangguhan pembayaran upah minimum tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan tersebut.

“Jadi, pengusaha dilarang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum berdasarkan UU Ketenagakerjaan maupun UMP/UMK yang ditetapkan oleh daerah setempat,” tandas Tri Jata ini. (ton)