Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemprov Jatim telah menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2020. Aturan UMSK 2020 tertuang di dalam Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/677/KPTS/013/2019 tentang UMSK 2020 yang ditandatangani pada 26 Desember 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan besaran UMSK berlaku mulai 1 Januari 2020 untuk perusahaan di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojoketo, Kabupaten Gresik, serta Surabaya.

Penetapan UMSK ini, lanjut Himawan, didasarkan pada klasifikasi baku lapangan Indonesia dan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

“Kalau sudah ditetapkan UMSK ini, perusahaan dalam sektor ini dilarang mengurangi atau membayar lebih rendah dari yang ditentukan,” kata Himawan.

Yakni, besaran UMSK 2020 di Surabaya dibagi menjadi tiga sektor (kelompok usaha), meliputi Penanaman Modal Asing sebesar 9 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.578.522,32. Kemudian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 7 Persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.494.512,74, dan Non Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 5 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.410.503,15.

Kemudian, besaran UMSK 2020 di Sidoarjo dibagi menjadi tiga sektor dan sub sektor. Yakni, kelompok I sebesar 9 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.571.004,22. Kemudian, kelompok II sebesar 8 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.529.068,40.

Serta,kelompok III sebesar 6 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.445.196,76. Sementara, Kabupaten Pasuruan besarannya juga dibagi menjadi tiga sektor dan sub sektor, yakni kelompok I sebesar 9 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.567.245,18. Kelompok II sebesar 8 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.425.343,84. Untuk, kelompok III sebesar 6 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.441.541,18.

Sedangkan Kabupaten Mojokerto besarannya 5 persen dari UMK 2020 sebesar Rp 4.388.777,00.

Sedangkan, Kabupaten Gresik yang mendapatkan UMSK 2020 ada 8 perusahaan yang besarannya beragam mulai dari 1 persen hingga paling tinggi 120 persen dari UMK 2020.

Himawan membeberkan UMSK ini untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot kepada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja.

“Maka perusahaan harus mematuhi itu. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam SK gubernur,” pungkas Himawan.

Alhasil, setelah ditetapkan dan diumumkan itu. Tentunya UMK sudah mulai berlaku. Sehingga, bagi perusahaan yang masih belum menjalankan keputusan maupun ketetapan tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang dimaksud yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta bagi para pengusaha.

Sanksi tersebut, termaktub dalam pasal 185 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.(ton)