Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diprediksi terus membengkak. Dari Rp 13,7 triliun yang dihitung Kemenkeu ternyata melambung mencapai Rp 30 trilliun lebih.

Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya masih menghitung total kerugian. Karena bisa saja kerugian membengkak menjadi Rp 30 triliun. “Rp 13 triliun itu masih minimal,” katanya di Jakarta, Jumat (28/12).

Atas kasus itu, Kejaksaan Agung telah mencekal 10 orang yang terkait kasus Jiwasraya. Dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini terkait dengan produk JS Saving Plan selama 2014-2018. Dimana produk itu menawarkan persentase bunga yang cenderung di atas rata-rata yakni sekitar 6,5 persen.

“Pak Moeldoko sudah bicara. Beliau menyatakan tidak ada masalah. Dan itu sudah masuk urusan penegakan hukum jalan terus,” tandas Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman, menerangkan,  pihaknya akan memeriksa 100 saksi lebih untuk mengusut kasus dugaan korupsi asuransi plat merah tersebut.

“Tinggal 20 saksi lagi, karena kan ini mau akhir tahun nantilah Januari akan action,” ujar Adi.

Sementara, Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur Budiyono mengatakan, pengawasan perusahaan asuransi sepenuhnya dilakukan Direktorat Pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan di Jakarta.

Dirinya menegaskan,  OJK Kantor Regional 4 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Namun, ketika disinggung berapa nasabah di Jatim yang gagal klaim (pencairan polis), Budiyono mengakui sejauh ini surat konsumen terkait Jiwasraya yang masuk ke OJK KR4 Jatim hanya 1 tembusan surat yang ditujukan konsumen kepada anggota Dewan Komisioner Bidang edukasi dan perlindungan konsumen di Jakarta.

Saat ditanya Jiwasraya masuk menjadi pengawasan OJK, sejak 2006 saat otoritas ini ketika itu masih bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan.

Ia mengelak pengawasan dilakukan OJK pusat melalui Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan.

Terpisah, pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, menilai kasus yang dialami Asuransi Jiwasraya tidak hanya menjadi tanggung jawab managemen. Dimana kondisi fraud ini bisa saja terjadi akibat “crowdingout effect” kebijakan pemerintah dalam menyerap dana masyarakat.

Selain itu, pengamat juga menilai OJK harus ikut bertanggung jawab mengingat seharusnya OJK mampu mengawasi Jiwasraya sejak awal. Ia mempertanyakan pengawasan OJK terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Apalagi, persoalan keuangan yang mendera perusahaan asuransi pelat merah itu telah terjadi bertahun-tahun.

“Apabila pengawasan berjalan dengan benar, persoalan Jiwasraya seharusnya tidak bercokol selama bertahun-tahun,” pungkas Irvan. (ton)