Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Gawat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Timur/Jatim akhir 2019 ini memiliki tunggakan Rp 2,2 Triliun.

Hutang itu masih belum terbayar kepada 328 rumah sakit (RS) di Jatim. Namun, BPJS Kesehatan berkeyakinan bisa terbayar awal 2020.

Deputi BPJS Kesehatan Jatim, Handaryo, mengakui hutang itu seharusnya dibayarkan hingga batas akhir tahun ini. Tetapi, belum bisa dibayarkan, dan diperkirakan baru dilunasi pada 2020 nanti.

“Kami berharap itu bisa segera terlunasi, karena konsekuensi dari keterlambatan ini, BPJS Kesehatan harus membayar denda yang mencapai Rp 100 miliar. Ini dendanya saja,” katanya.

Pihaknya optimis hutang dan denda bisa segera terbayarkan di awal 2020. Apalagi akan diberlakukannya kenaikan iuran mulai Januari 2020.

“Bila melihat kemampuan membayar ini tidak bisa hanya mengukur Jatim saja. Harus secara nasional karena kami tidak bisa hanya bergantung dari pendapatan di Jatim saja,” imbuh Handaryo.

Dia menambahkan, dalam proses pelunasan nantinya, RS maupun FKTP harus bersabar diri sesuai urutan telah masuk tagihan. Karena sistem yang dipakai di BPJS Kesehatan adalah first in first out.

“Ini artinya yang lebih dulu memasukkan tagihan dan sudah benar lebih dulu dilayani pencairannya. Jadi bukan persoalan yang masuk lebih dulu itu RS besar atau RS kecil,” tandas Handaryo.

Ia menyampaikan, optimisme BPJS Kesehatan dalam membayar hutang ini juga dipengaruhi adanya kenaikan iuran peserta sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Dengan adanya kenaikan iuran ini, tentu pemasukan BPJS akan lebih baik. Sehingga akan meningkatkan kemampuan BPJS Kesehatan untuk membayar hutang atau denda,” ujarnya.

Seperti diketahui, per 1 Januari 2020, pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga 100 persen lebih, dimana untuk peserta kelas 3 yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, peserta kelas 2 yang semula Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan peserta kelas 1 menjadi Rp 160.000 dari semula Rp 80.000.

“Tentu kami masih menunggu hingga awal 2020. Apakah akan ada aturan baru yang soal kenaikan iuran atau tidak. Bila memang tidak ada perubahan, maka rujukan kami yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019,” jelas Handaryo. (ton)