Lamongan, (bisnissurabaya.com) – Dunia pendidikan terus berkembang dan tak lama lagi terdapat perubahan kebijakan. Nakhoda Kementerian Pendidikan telah mewacanakan beberapa langkah menuju arah yang lebih baik.

Seluruh kepala sekolah diminta untuk memperhatikan arah baru peningkatan kualitas pendidikan. Kecakapan lembaga sekolah saat ini sedang diuji, kebiasaan pola pikir lama harus ditinggalkan.

Bupati Lamongan Fadeli menegaskan pentingnya memperhatikan arah baru pendidikan saat pelantikan dan pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas serta Pengukuhan Kepala Sekolah di Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (18/12).
Bupati memberikan pesan khusus kepada para kepala sekolah terlantik harus memperhatikan peningkatan kualitas sekolah dan guru. Kebiasaan pola pikir lama harus ditinggalkan. Ini sesuai terobosan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Dijelaskannya, saat ini pendidikan diberi label merdeka belajar, dengan empat pokok pendidikan. Pertama, arah kebijakan mengenai terselenggaranya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan berubah. Pada 2020, ujian akan diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian  yang dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan.
Tahun 2020  juga akan menjadi penyelenggaraan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Ini nantinya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Selain itu, lanjut Fadeli, penyederhanaan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Kemudian sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap digunakan. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sementara itu Fadeli juga mengajak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berkomitmen dalam menjalankan roda birokrasi.
“Birokrasi saat ini dituntut kecepatan dan ketepatan. Selain itu juga diiringi dengan kekompakan. Masing-masing ASN harus memiliki target kinerja yang jelas,” tandasnya.

Dari 152 pejabat pemerintah yang dilantik, 89 diantaranya terdiri dari Kepala Sekolah dan 63 pejabat struktural. (sam)