Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS wajib dilakukan. Bila tidak taat maka bisa dikenakan pidana delapan tahun penjara.

Ini bukan isapan jembol belaka, sebab, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai mengancam akan mengenakan sanksi terhadap perusahaan yang enggan membayar iuran kesehatan bagi karyawannya.

Apalagi, salah satu penyebab defisit keuangan lembaga tersebut tidak taatnya perusahaan-perusahaan tersebut mendaftarkan pesertaan BPJS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja, mengatakan, banyaknya perusahan yang melanggar terhadap ketentuan PP No 86 Tahun 2013. Dalam aturannya, penggelola perusahaan terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

“Ada ketentuan sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS,” tegas Herman Dinata, Kamis (19/12).

Yakni, pelanggaran yang  banyak dilakukan perusahaan outsourcing atau pengerahan tenaga kerja. “Dalam praktiknya, perusahaan itu melaporkan BPJS Ketenagakerjaan setelah tiga bulan adanya karyawan baru. Bahkan tidak sama sekali,” beber Herman.

Seperti diketahui, UU No 24 Tahun 2011 pasal 15 ayat (2) menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/karyawannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Herman menyebut, perusahaan yang tidak patuh tersebut bisa dikategorikan tiga hal. Yaitu, tidak patuh daftar, tidak patuh memberikan data jumlah pegawai untuk ikut BPJS Kesehatan, dan tidak patuh terhadap iuran BPJS kesehatan bagi karyawan dan pegawainya.

Selama ini, pihaknya memberikan surat teguran terhadap perusahaan yang tidak taat. “Kita Surati hingga datangi tinjau lokasi pemberitaan lapangan dengan pengawas, kejaksaan, dan dinas tenaga kerja,” ujar Herman.

Tak hanya itu, Herman, juga minta masyarakat melaporkan, jika ada rumah sakit/RS yang masih mewajibkan fotokopi KTP dan identitas lainnya, dalam melayani peserta BPJS.  “Tolong sampaikan pada kami, RS mana yang masih memberlakukan foto kopi KTP dalam melayani pasien BPJS. Kami akan tegur hingga managemen RS yang bersangkutan,” tandas Herman di sela-sela acara Cangkruk Bareng Media dan BPJS Kesehatan 2019, Kamis (19/12).

Menurut dia, selain ketinggalan di era digital serba online dan jaringan seperti saat ini, sudah bukan zamannya lagi mempersulit layanan kesehatan. Pasien berhak mendapat pelayanan kesehatan karena setiap bulan rutin membayar iuran.

“Pada prinsipnya kami, akan memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan kelas. Karena itu, adalah hak setiap pasien peserta BPJS cukup dengan kartu BPJS, pasien tak perlu lagi direpotkan membawa berkas dokumen lain,” pungkas Herman ini. (ton)