Surabaya, (bisnissurabaya.com)- OPINI ini tidak untuk memihak kebijakan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) atau memihak lawannya, Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KKP, yang terang-terangan menentang kebijakan tersebut tentang wacana izin ekspor benih lobster. Penentangan juga terjadi oleh para nelayan Pangandaran (Jawa Barat) dan beberapa kelompok nelayan yang bergelut dengan pencarian ataupun budidaya lobster.

Lobster (Naphropidae) alias “udang karang” atau “udang gede” yang hidup di sekitar pantai berkarang, dan yang sering kita ketahui sudah di atas piring sebagai menu lauk makan yang punya harga paling tinggi. Di restoran-restoran sea-food kota-kota besar di Indonesia dan di Asia seperti restoran-restoran sea food di Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur dan lain-lain, harga masakan lobster rata-rata paling mahal. Bukan sekedar menjadi lauk warga setempat, akan tetapi juga santapan terpuji bagi para wisatawan asing yang ke antara lain kita lihat di Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, Singapore atau Bangkok.

Kisah ini dimulai ketika Susy Pudjiastuti, selaku Menteri KKP (saat itu-red) yang terkenal dengan slogan dan tindakannya menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan asing yang secara illegal mencuri ikan di perairan Indonesia. Yakni, dengan melarang ekspor benih lobster ke luar negeri. Terutama ke beberapa negara Asia. Berprinsip bahwa harga lobster yang sudah siap panen jauh berharga lebih mahal harga ekspornya, yang didasarkan pengalaman usahanya bertahun-tahun sebagai pengusaha perikanan laut di kawasan Pangandaran, Jawa Barat,  dan pemilik perusahaan penerbangan “Susy Air” yang beroperasi di Indonesia Tengah dan Timur. Sewaktu menjadi Menteri, dikeluarkan keputusan Permen KP no 1/2015 yang melarang ekspor benih lobster untuk diekspor.

Ketika diangkat Edhy Prabowo menggantikan kedudukannya dalam Kabinet Indonesia Maju, Permen itu dicabutnya dan diijinkan mengekspor benih lobster untuk diekspor. Keputusannya itu diprotes oleh Susy Pudjiastuti dan beberapa kelompok nelayan. Malahan wanita itu (18/12) menunjukkan data, bahwa ekspor benih lobster dewasa meningkat sejak 2016 hingga 2018 yang berasal dari Trademap, lembaga berafiliasi pada World Trade Organization (WTO). Menurutnya, tahun 2015 senilai US$ 7.09 juta yang ditahun 2016 naik menjadi US$ 14.84 juta, tahun 2018 menjadi US$ 28.45 juta.  Sedangkan Vietnam yang juga mengekspor lobster pada 2017 senilai US$ 6.11 juta dan menurun di 2018 menjadi US$ 4.24 juta.

Menteri KKP Edhy Prabowo yang berlatar belakang parpol (Wakil Ketum Gerindra; yang sebelumnya selaku saingan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres) dan merasa mempunyai kekuasaan selaku menteri, menolak protes-protes itu. “Saya tidak akan mundur dari kebijakan itu,” katanya (18/12). Sebab, ada masyarakat yang hidupnya sudah tergantung dari budi daya lobster. Maklum, pak Menteri kelahiran Muara Enim (Sumatera) itui terkenal keras, jago silat, anak emas Prabowo Subianto sejak pria itu dikeluarkan dari Akabri (Magelang) karena melanggar disiplin pendidikan kemiliteran. Lalu Dirjen Perikanan Lautnya sebagai bawahan Menteri itu menyatakan, bahwa menguraikan, bahwa budi daya lobster nelayan kita masih tradisional, bercampur dengan budi daya ikan kakap, dan makanannya kurang bergizi. Berebda dengan nelayan Vietnam yang membuat lokasi budi daya khusus lobster dan memberikan asupan makanan bergizi.

Presiden Joko Widodo, yang semula mempunyai Susy Pudjiastuti selaku Menteri KKP dengan tindakan tegasnya terhadap pencuri-pencuri ikan laut dengan menenggelamkan kapal-kapal mereka sehingga jumlah pencurian itu menurun, kini punya Edhy Prabowo selaku Menteri KKP yang baru beberapa bulan menjabat sudah membuat kebijakan yang menimbulkan polemik, akhirnya cuma menyatakan, bahwa apapun penanganan terhadap ekspor benih lobster itu benar atau kurang benar, asalkan pada akhirnya hasilnya adalah demi keuntungan para nelayan.

Selaku rakyat biasa, kita sebaiknya tidak berpihak kepada siapapun, tetapi hanya memandang jauh ke depan dalam produk pangan dan nilainya demi negara dan rakyat. Yang perlu disoroti, pernyataan Dirjen Perikanan Laut yang membeberkan tata kelola budi daya lobster oleh nelayan kita diperbandingkan dengan oleh nelayan Vietnam. Pertanyaan kita, bukankah menjadi kewajiban dia berikut kementeriannya justru untuk menjadikan para nelayan itu bisa melakukan budi daya yang “modern” dengan teknologi sebagaimana dikatakannya. Bukan malah “menyalahkan” nelayan pembudi daya lobster kita itu. Apakah karena takut pada menterinya, ataukah perlu ditanyakan: siapa sebenarnya yang “bodoh”, apakah para nelayan itu ataukah yang semestinya melakukan pembinaan disektor itu?

Apabila nelayan pembenih lobster kita lebih suka bibit lobster itu diekspor habis-habisan ke luar negeri,– terutama ke beberapa negara Asia,– silakan saja. Karena keinginan mendapatkan uang yang lebih pada saat ini. Namun, apakah dalam proses ekspor benih itu dilakukan oleh nelayan sendiri atau ada koperasi nelayan yang melakukan ekspornya? Jangan-jangan, justru keuntungan besar ada di tangan pedagang-pedagang/eksportir yang sudah tentu harus diketahui oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan dalam urusan tersebut. Kemudiannya, biarlah para pemerintah dan nelayan di negara-negara yang mengimpor benih-benih lobster kita mengembangkan lobster-lobster kita hingga siap panen, dan kemudian dipasarkan di negara-negara yang paling banyak mengkonsusmi lobster dengan label lobster made ini … (negara bersangkutan). Sementara itu, nelayan-nelayan pembudi daya benih lobster kita ya tetap melakukannya secara tradisional dan pasar panennya kelak yang cukup dijual di dalam negeri dengan harga murah. Tidak bisa dipungkiri, suatu waktu nanti, katakanlah lima tahun sejak sekarang, ketika para Menteri sudah pension dari jabatannya, ketika makan di restoran sea food dan minta lobster, maka dalam daftar menu-makanan tersebutkan “lobster asam manis ex-Thailand”! Padahal, bibitnya asal dari Pantai Selatan Pacitan!

Kita bisa memburu nailai ekspor hasil agrobisnis kita. Tetapi perlu memperhitungkan dampak kemudiannya. Hikayat manga gadung dan manalagi asal Probolinggo di pasaran Eropa Barat, dimulai ketika Konferensi Asia-Afrika I di Bandung. Beberapa delegasi diberi kesempatan meninjau daerah. Rombongan dari Mesir berkunjung ke Jawa Timur dan juga mendapat suguhan manga jenis gadung dan manalagi asal Probolinggo. Tertarik oleh rasanya, mereka minta banyak bibit pohon itu untuk ditanam di negaranya. Pemerintah kita waktu itu mengijinkannya dan mengirimkan ratusan bibit pohon manga untuik ditanam di taman. Di Mesir, ternyata pohon-pohon itu ditanam dalam suatu perkebunan yang udaranya sesuai dengan udara Probolinggo oleh angin dan air Bengawan Nil. Ketika berkembang biak subur, buah-buah manga itu diekspor ke negara-negara Eropa. “Manggo of/from Egypt”! Bisa memaklumi kisah itu? Kalau mengimpor dari negara kita, terlalu jauh jaraknya dan mahal biayanya. (amak syariffudin)