Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Ini akhir sebuah kenekatan. Gara-gara palsukan surat nikah, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan putusan bersalah terhadap Henry J Gunawan dan Iuneke Anggraini.

Kedua terdakwa dianggap sengaja memalsukan keterangan pernikahan kedalam akta otentik. “Mengadili, menghukum terdakwa satu, Henry Jocosity Gunawan dengan pidana penjara selama tiga tahun. Menghukum terdakwa dua, Iuneke Anggraini dengan pidana penjara selama 18 bulan,” kata hakim Dwi Purwadi saat membacakan amar putusannya PN Surabaya, Kamis (19/12).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/PN Surabaya, Dwi Purwadi dalam amar putusannya, menyatakan pasutri ini terbukti menyuruh memasukkan keterangan palsu secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso, yang mendakwa terdakwa melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP.

“Dengan demikian unsur barang siapa sebagai subyek hukum sudah terpenuhi,” terang Mashuri Effendi, selaku hakim anggota saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Majelis hakim juga menolak dalil penasehat hukum kedua terdakwa yang menyoal tentang pertanggung jawaban notaris pada saat membuat akta otentik.

“Pejabat pembuat tidak berkewajiban mengetahui kebenaran isi akta. Maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Karena, dapat disimpulkan pembuat akte otentik hanya memasukkan keterangan yang disampaikan oleh orang lain atau para pihak dan tidak punya kewajiban hukum,” beber Mashuri.

Karena itu, tidak ada kewajiban menyelidiki secara material apa yang disampaikan. Selain itu, majelis hakim tidak mengakui perkawinan adat Tionghoa yang dilangsungkan kedua terdakwa sebagai perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Perkawinan terdakwa yang sah adalah saat melangsungkan pernikahan secara agama Budha,” imbuh hakim Mashuri Effendi.

Terkait unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik penjaminan hutang, majelis hakim menilai, pembuatan akta otentik personal guarantee dilakukan terdakwa Henry J Gunawan, agar mendapat kepercayaan dari PT Graha Nandi Sampoerna (GNS). Sedangkan, terkait unsur pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, majelis hakim menilai keberadaan akta otentik yang ditandatangani kedua terdakwa dapat mendatangkan kerugian material dan immaterial.

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU Ali Prakoso, yang sebelumnya menuntut Henry J Gunawan dengan hukum 3 tahun dan 6 bulan penjara dan Iuneke Anggraini dituntut hukuman 2 tahun penjara.

Keberatan atas vonis itu, JPU Kejati Jatim melakukan banding, sebaiknya kedua terdakwa turut upaya banding vonis yang telah dijatuhkan pada kedua terdakwa.

Sebelum kasus ini, Henry J Gunawan, juga pernah tersandung beberapa perkara di Tahun 2018. Pada 16 April 2018, Henry divonis percobaan oleh hakim PN Surabaya atas kasus tipu gelap jual beli tanah di Celaket, Malang yang dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung. Namun, vonis percobaan itu dianulir oleh hakim kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan menjatuhkan putusan 1 tahun penjara.

Pada 4 Oktober 2018, Henry kembali dihukum bersalah atas kasus penipuan terhadap pedagang Pasar Turi terkait proses jual beli stand. Dalam kasus ini, Henry divonis 2,5 tahun penjara oleh hakim PN Surabaya.

Tak lama kemudian, pada 19 Desember 2018, PN Surabaya menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Henry karena terbukti melakukan penipuan terhadap tiga rekan bisnisnya yang merupakan kongsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi. (ton)