Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Gugatan Ecological Observation And Wetlands Conservation (ECOTON) terhadap pencemaran sungai Brantas akhirnya dikabulkan. Dengan itu, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melalui majelis hakimnya Anne Rusiana, memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Jawa Timur/Jatin untuk meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya dalam pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal setiap tahunnya di Sungai Brantas.

Hakim Anne Rusiana saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas gugatan ECOTON Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah.

“Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Hakim Anne Rusiana, saat membacakan amar putusannya, Kamis (19/12).

Menurut hakim, alat bukti  yang diajukan para tergugat adalah sebuah kenormatifan belaka yang sifatnya arsip tanpa adanya tindakan yang signifikan untuk melakukan penanganan ikan mati di kali brantas sejak 2012.

“Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 kota atau kabupaten yang dilalui sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya,” sambung Anne.

Tak hanya itu, para tergugat juga diperintahkan untuk memasukan program pemulihan kualitas air sungai Brantas dalam APBN Tahun 2020.

“Memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap Outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang limbah cair,” imbuh Anne .

Para tergugat juga diperintahkan untuk mengeluarkan peringatan terhadap industri, khususnya yang berada di wilayah DAS Brantas untuk mengolah limbah cair sebelum di buang ke sungai.

“Memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh DLH di Jatim baik DLH provinsi maupun DLH kabupaten/kota yang melibatkan unsure masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan NGO dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini pembuangan limbah cair,” pungkas hakim Anne.

Terpisah, Prigi Arisandi, selaku penggugat mengaku mengapresiasi putusan majelis hakim PN Surabaya yang mengabulkan gugatannya.

“Akhirnya gugatan yang diajukan ECOTON dengan nomor perkara nomor 08/Pdt.G/2019/PN.Sby dikabulkan oleh majelis pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surabaya. Proses persidangan yang dilalui kurang lebih 1 tahun sejak gugatan didaftarkan pada Januari 2019 sampai hari ini membuahkan hasil telak dan memuaskan,” pungkas Prigi saat dikonfirmasi. (ton)