Mengapa Kendaraan Mewah Selundupan Meningkat?

37

Surabaya, (bisnissurabaya)-  BARU pertama kali ini ada Menteri Keuangan kita melakukan peninjauan sendiri ke lokasi temuan penyelundupan di lokasi temuan penyelundupan mobil mewah di Gate Terminal Petikemas, Koja, Jakarta (17/12). Juga Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu dengan nada geram memberikan keterangan pers yang cukup lama mengenai kasus penyelundupan mobil mewah dan sepeda motor (gede) mewah yang katanya meningkat luar biasa 2019 ini. Didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Dirjen Bea Cukai dan lain-lain, Sir Mulyani berkata: “Kalau dilihat dari 2019 itu, meningkat luar biasa besar. Jadi mungkin permintaannya tinggi sekali, sehingga upaya penyelundupannya meningkat!”

Diungkapkannya, bahwa kasus penyelundupan kendaraan mewah mengalami peningkatan cukup tajam sejak 2018 hingga 2109. Digambarkannya, 2018 terdapat 5 kasus penyelundupan mobil mewah dan 8 kasus penyelundupan sepeda motor mewah. Tahun 2019, terjadi 57 kasus penyelundupan mobil mewah dan 10 sepeda motor mewah. Katanya, dari kasus penyelundupan pada 2019 itu, Ditjen Bea Cukai (DJBC) telah menyita 57 unit mobil mewah dengan total nilai barang Rp 312,92 miliar dan 2693 unit sepeda motor gede total nilai Rp 10,83 miliar. “Sehingga, kerugian negara totalnya dua kali lipat diatas harga tersebut,” ujar Menkeu. Hitungan tersebut menurutnya dari nilai asli barang dijumlahkan dengan bea masuk sebesar 40 persen serta nilai Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Barang  Mewah 125 persen.

Menggambarkan peningkatan angka penyelundupan itu, dia menyebutkan penyelundupan mobil mewah di tahun 2017 cuma satu kasus dengn barang sitaan senilai Rp 36,67 juta. Tahun 2016, 3 kasus motor mewah 1.135 unit senilai total Rp 408 juta. Kalaulah dijumlahkan kasus penyelundupan mobil mewah sejak 2016 hingga 2109, ada 62 kasus dengan jumlah 91 unit mobil mewah senilai Rp 315,99 miliar dan 22 kasus penyelundupan motor mewah berjumlah 3.966 unit senilai Rp 13,71 miliar.  Karenanya, dikatakan pihaknya bersama DJBC terus berkoordinasi dengan apparat keamanan guna menggagalkan kemungikan adanya kasus penyelundupan lainnya di Indonesia.

Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya akan menambah personil di pelabuhan-pelabuhan untuk membantu DJBC, Kepolisian dan Kejaksaan. “Kami sekarang ini solid dan saling mendukung sehingga akan memperketat dan mendukung Bea Cukai untuk melakukan upaya penegakan hukum, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku,” katanya. Begitu pula Kapolri berkomitmen yang sama dalam menangani kasus-kasus penyelundupan itu.

Begitu “menakutkan” angka-angka kerugian yang diderita negara akibat penyelundupan kendaraan-kendaraan mewah yang berhasil ditangkap. Entah sudah berapa kendaraan mewah yang bisa lolos dari penangkapan. Pertanyaan kami: apakah anda sudah pernah merasakan menaiki mobil-mobil mewah, antara lain merk Lamborghini, Ferrari dan lain-lain? Kalau belum, bukan salah anda, karena tidak termasuk orang-orang kaya murni, kaya dari korupsi atau berkat jabatan terima hadiah kendaraan mewah. Rasanya memang enak. Pengemudi selalu ingin cepat sesuai dengan merk dan model mobil mewah itu. Tak salah, beberapa sudah rusak karena menabrak, kecebur sungai, terbakar di jalan dan menabrak pengguna jalan raya. Tetapi, justru banyak sekali keenakan dan bergaya (atau bersombong) memiliki dan menaiki mobil mewah, sampai-sampai lupa membayar pajak tahunan.

Memang perlu dipertanyakan, mengapa orang-orang berduit banyak yang bisa membeli kendaraan mewah itu kok lupa bayar pajak. Di Jakarta, sementara sudah ketemu 50 kendaraan mewah nunggak pajak. Di Surabaya, sudah banyak yang diberi sticker “belum bayar pajak” yang ditempel di kaca depan (ada cara untuk “sementara” mencopotnya bila kendaraannya diam-diam digunakan dan kemudian ditempel kembali!). Di Jakarta juga dilakukan hal yang sama, malahan buru-buru dilakukan razia di jalanan terhadap kendaraan mewah sekedar memburu sudah atau belum bayar pajak. Tidak tanggung-tanggung, juga diikutkan anggota POM Dam Jaya. Sebab, mungkin ada pemilikk kendaraan itu yang mengatas namakan anggota TNI. Mungkinkah tidak atau belum bayar pajak kendaraan itu karena ijin kepemilikannya atau izin mobil itu (BPKB) belum sah? Atau tidak dipunyai?

Barangkali untuk “memutus mata rantai” penyelundupan kendaraan mewah tersebut, antara lain diusutnya lebih dari 7 perusahaan sebagai otak kasus penyelundupan tahun 2019 itu. Sebenarnya sudah lama publik tahu, bahwa mata rantai itu bisa berlangsung karena ada perusahaan-perusahaan menengah atau gede seperti dealer kendaraan, bengkel besar, dan yang masih dicurigai ada oknum di aparat keamanan lalu lintas yang punya kewenangan mengeluarkan BPKB yang ikut terlibat. Atau, ada para pemalsu pembuat BPKB yang sebenarnya berkaitan dengan oknum dari kalangan berwenang.

Kalau mau diurai di tingkat jalur pengesahan kendaraan mewah mana yang sah dan mana yang selundupan, maka unsur-unsur di instansi pemberian keabsahan hak kepemilikan alias BPKB kendaraan mewah kiranya juga perlu diteliti dan bilamana perlu ditertibkan.

Kita simak saja, bahwa apabila sampai bu Menteri Keuangan sendiri yang berbicara terbuka kepada masyarakat mengenai kasus kejahatan penyelundupan itu, berarti ada sesuatu yang harus diungkapkan sendiri di tingkat Menteri. Tak cukup oleh sesuatu instansi yang juga berurusan dengan masalah kejahatan tersebut. Artinya, kasus tersebut memang sudah keterlaluan. (amak syariffudin)