Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur/Jatim 2020 diproyeksikan kondusif. Benarkah? Padahal, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 tercata sebesar 25,14 juta orang.

Tingkat perkotaan sebanyak sekitar 136.000 orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019.  Kemudian, menurut data Bank Indonesia/BI Jatim ada rentang 5,3- 5,8 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga (Di Jatim).

Kepala Perwakilan BI Jatim dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jawa Timur 2019, hari ini (17/12) di Surabaya mengaku, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2019 tercatat sebesar 5,32 persen lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02 persen. Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jatim tersebut ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan informasi komunikasi yang secara konsisten melebihi pertumbuhannya di skala nasional.

Pertumbuhan ini, lanjut Difi, didukung pula oleh inflasi yang terjaga dengan baik. “Hingga November 2019, inflasi Jatim tercatat sebesar 2,2 persen lebih rendah dibandingkan nasional (3,00 persen), dan sampai dengan akhir 2019 akan konsisten dibawah nasional yaitu pada level 2,1 persen,” tutur Difi.

Difi menambahkan, kontribusi Jatim terhadap nasional didukung pula oleh kontribusi devisa yang tidak hanya berasal dari dunia usaha namun juga dari remitansi Pegawai Migran Indonesia (PMI).

“Devisa Hasil Ekspor (DHE) Jatim tercatat sebesar 94,8 persen dari nilai ekspornya, lebih tinggi di atas nasional yang sebesar 90 persen. Begitupun dengan remitansi PMI Jatim merupakan kontributor terbesar remitansi nasional dengan tren yang terus meningkat,” tandas Difi.

Hal ini menjadi bukti bahwa ekspor maupun remitansi Jatim menjadi sumber utama pasokan valas Indonesia.Walaupun demikian, berbagai tantangan masih akan dihadapi oleh perekonomian Jatim ke depan. Diantaranya, pertumbuhan kredit Jatim yang relatif lebih rendah dibanding nasional, peningkatan cukai rokok yang disinyalir akan menurunkan konsumsi dan produksi rokok, perlunya upaya peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta neraca perdagangan Luar Negeri Jatim yang masih defisit.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mendorong akselerasi perekonomian Jawa Timur. Selain itu, BI akan memanfaatkan big data untuk akselerasi dan elaborasi informasi Jatim serta integrasi platform digital farming yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Sementara, Khofifah Indar Parawansa, Gubenur Jawa Timur pada kesempatan tersebut. Pekerjaan Rumah “PR”Jawa Timur seperti kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, ketimpangan antara desa dan kota serta IPM yang masih di bawah nasional memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha.

“Harapannya, pertumbuhan ekonomi juga mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan,” ujar Khofifah.

Dituturkan oleh Khofifah, dengan berpindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur, Jatim memiliki peluang untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi.  “Kita bisa mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor peternakan melalui kerjasama dengan provinsi lain,” jelasnya. (ton)