Hitung-hitung Kerugian Oleh Ulah Kita

26

Surabaya (bisnissurabaya.com) – ISI Opini ini sekedar untuk diketahui. Tambahan buat pengetahuan kita menjelang tutup tahun 2019 dan membuka lembaran baru 2020. Lebih baik mengetahui seberapa besar salah satu sektor kehidupan kita yang menderita kerugian berikut antara lain penyebabnya. Mudah-mudahan semua pihak yang berkepentingan bisa belajar dari unsur penyebab kerugian itu. Sedangkan yang menerima keuntungan, berapa besaran keuntungannya itu, sulit ditebak secara pasti. Bukan karena sedikitnya orang atau pihak yang mendapatkan keuntungan selama periode 2019 lalu. Akan tetapi lebih banyak nilai keuntungan itu tidak terbuka lebar untuk diketahui masyarakat. Apalagi dari incaran mata petugas perpajakan.

Sekedar untuk diketahui dan malahan dibuka di forum internasional, adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan di negara kita. Entah tumben bener World Bank pada minggu kedua Desember ini mengeluarkan pernyataan, bahwa kerugian ekonomi Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan dalam bulan Juni-Oktober 2019 lalu mencapai US$ 5.2 billion. Kalau dirupiahkan, “hanya” sebesar Rp 72,2 triliun dari hitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Dunia itu tidak begitu saja mengeluarkan catatan khusus tersebut dalam penerbitan-kuartalan Economic Quarterly (Desember 2109). Catatan kerugian itu dianggap sangat berarti oleh bank itu terhadap PDB kita. Belum lagi kalau dihitung dampaknya bagi kesehatan 9 juta orang dewasa dan 5 juta anak-anak sebagai dampak asap beracun dari karhutla itu. Media internasional, termasuk stasiun TV Singapore (fna) menyiarkan “kabar dari Indonesia” adalah catatan bank itu. Mungkin pengungkapan informasi tersebut berkaitan dengan diadakannya Konferensi Internasional mengenai Lingkungan Hidup (COP25).

Yang jelas, pemberitaaan macam itu tentu tidak membanggakan Indonesia. Masih “untung” (dari sikap yang selalu optimistis), kabar itu adalah dampak yang tercatat dialami pemerintah dan masyarakat secara global. Barangkali kalau mau yang rinci, yakni kerugian-kerugian yang tidak tercacat dalam angka itu, menjadi ngerilah kita. Buntut atau “rekanan” karhutla itu masih panjang.

Alasannya begini:
Dampak terhadap kesehatan manusia “yang diasapi”, yakni penyakit terhadap penafasan, ringan dan berat. Sampai kini pun, ketika asap sudah dibasahi air hujan, masih banyak orang dewasa dan anak-anak
yang masih menderita penyakit akibat asap itu. Kalaulah biaya pengobatannya lewat BPJS, entah berapa ratus juta rupiah biaya untuk itu. Belum lagi mereka yang berbiaya sendiri ataupun pengobatan ditanggung perusahaan dan lain-lain.
Biaya penanggulangan karhutla. Dari pengawasan, penjagaan, penanganan yang melibatkan puluhan ribu tenaga manusia (rakyat, BPBD, TNI, Polri dan PNS) yang ikut berupaya menanggulangi kebakaran itu berikut dampaknya, pengamanan jalanan dan banyak lagi, yang tidak dihitung dengan uang saja. Tetapi tenaga sukarela. Banyak juga dengan bekal maupun resiko sendiri. Kalau dinilai sebagai tenaga kerja, berapa ratus juta rupiah biayanya. Belum lagi pembiayaan untuk peralatan pemadam api maupun upaya membuat hujan-buatan, seperti pesawat terbang, helicopter, mobil-mobil damkar dan lain-lain. Akibat-akibat lain dan penanggulangannya yang tidak dinilai dengan uang, kalau dirinci akan sangat besar nilainya.

Sekarang hujan pun datang, yang antara lain sesudah dimohon melalui doa dan sembahyang permohonan kepada Tuhan YME. Sayang, meski api dan asap menghilang, maka datanglah air dari langit yang tidak bisa diatur. Hujan datang bersama angin puyuh yang menghantam kawasan pemukiman di kota-kota dan desa-desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampaipun NTB dan NTT. Kerugian yang ditanggung rakyat cukup besar. Banyak rumah yang dijadikan rata dengan tanah. Termasuk akibat banjir bandang (antara lain yang terbesar kini di kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Di Riau daratan dan di Sigi, Sulawesi Tengah), tanah longsor dengan beberapa orang tewas dan luka-luka akibatnya. Beberapa jembatan putus dan jalanan longsor hinga memutuskan arus lalu lintas. Rentetan bencana itu belum usai. Musim hujan lebat belum tiba. Pendek kata, bencana demi bencana alam saling bertaut penyebab dan dampaknya.

Dari semua penyebab bencana itu, tidak lain paling banyak adalah akibat perbuatan kita sendiri. Yakni ulah manusia Indonesia sendiri sebelum bencana tiba terhadap lingkungan hidup dan alam. Apakah yang melakukan perbuatan itu, maupun oknum-oknum yang diberi tugas Negara yang semestinya mencegahnya namun tidak melaksanakannya. Akibat yang menimbulkan kejahatan pembakaran lahan/hutan, pembabatan hutan, pertambangan liar sampai pun dengan sewaktu kesemuanya dilakukan ternyata pihak yang berwenang melakukan tindakan untuk bisa mencegah dan menghukumnya dengan alasan “tidak tahu-menahu”, atau tak punya nyali untuk menindaknya, ataupun sudah tahu tapi karean dia/mereka menerima fee sehingga berbuat “tidak tahu menahu” dan alasan-alasan lainnya.

Apa yang sepatutnya dilakukan oleh rakyat. Terutama yang tinggal di daerah-daerah yang sering menerima bencana alam? Seyogyanya tetap waspada dan berjaga-jaga kemungkinan bencana alam itu menyambangi daerahnya kembali. Atau dalam bentuk baru. Kalau di desa, coba bertanya ke Kepala Desa atau Perangkat Desa, kira-kira bagaimana kemungkinan bencana alam dengan datangnya masa pancaroba perlaihan musim kemarau ke musim penghujan ini. Mudah-mudahan pihak-pihak yang ditanyai itu kalau tidak tahu, bisa bertanya ke pak Camat atau perangkatnya, kira-kira bagaimana kondisi yang akan terjadi. Pak Camat semuanya kini sudah sarjana. Dia/mereka tahu harus berbuat apa, sebab bisa saja minta informasi kepada pihak yang bertanggung jawab soal cuaca dan alam, seperti BMKG atau BNPB di tingkat provinsi, atau Dinas-dinas yang punya kaitan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa diingat kembali pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (12/2) dalam rangka perubahan arahan dari Paradigma Timber Management menjadi Paradigma Forest Landscape Management, sebagai berikut: “Langkah itu sebagai korektif dalam arti mengurangi beban lingkungan yang dilakukan dengan koreksi kebijakan mencegah kebakaran hutan, tata kelola gambut, rehabilitasi hutan dan lahan akses hutan, kelola persampahan dan pengendalian pencemaran serta alokasi kerusakan hutan.” Pernyataan dia di awal tahun lalu itu punya arti luas, meskipun harus dilakukan perubahan prinsipiil. Yakni merubah pemikiran (mindset) pelaku-pelaku yang berkaitan dengan pola-kerja dan kinerja yang sejalan disesuaikan dengan paradigma tersebut.

Pendek kata, sebab dan akibat terjadinya tingkat bencana yang tinggi antara 2018-2019 lalu itu sebagai materi pembelajaran pemerintah dan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun depan. Resiko dan biayanya sangat tinggi bagi rakyat dan pemerintah. Menutup tahun ini, kepada yang merayakannya, kami ucapkan: Selamat Natal 2019, dan untuk semua audience Bisnis Surabaya: Selamat Tahun Baru 2020. (amak syariffudin)