Surabaya,(bisnissurabaya.com)Tak dipungkiri teknologi digital tak bisa dibendung. Termasuk pesatnya belanja online. Migrasi gelombang disrupsi mengguncang banyak sektor industri.

Inilah yang dinamakan era disrupsi dijadikan hambatan dan keuntungan bagi pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Untuk membendung itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melalui aturan tersebut, pelaku usaha atau pedagang online wajib memiliki izin usaha. Ini berarti, jualan online wajib ber-izin usaha, berlaku awal 2020.

Selain PP yang sudah terbit tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga akan menerbitkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut akan diteken dan mulai berlaku pada awal 2020.

Dengan dua regulasi tersebut maka pengusaha online dan offline punya hak dan kewajiban yang sama. Sebelumnya, mengenai itu pernah diutarakan Direktur Kadin Institute Surabaya, Jamhadi, menilai disrupsi ekonomi yang merupakan titik awal kemudian memicu gelombang shifting (peralihan kesektor lain) pada beragam sektor perekonomian.

Banyak pelaku usaha yang belum sadar dengan fenomena itu. Menurut dia, kegagalan pelaku usaha dalam memahami fenomena shifting itu membuat banyak yang langsung menuding penurunan daya beli sebagai pemicu turunnya kinerja perusahaan. ’’Padahal, tidak seperti itu. Malah banyak muncul pengusaha baru,” katanya. Fenomena disrupsi shifting bukan sekedar perpindahan dari transaksi offline ke online. Namun, berpindahnya produk ke platform. Mantan Ketua Kadin Surabaya itu mencontohkan banyaknya toko mainan yang tutup.

Penyebabnya bukan karena permainan tak lagi digemari anak-anak. ’’Ini bukan mereka pindah ke platform dalam bentuk game online,’’ tandasnya. Tak hanya itu, adanya peralihan ke sektor lain misalnya, orang mengurangi konsumsi makanan minuman maupun produk retail. Seperti baju, lalu dialihkan untuk belanja traveling.

Akan hal itu, dirinya menyambut positif bila pada intinya, pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang adil antara pengusaha online dan offline.

Tujuan pemerintah meneken aturan tersebut (PP 80/2019) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari para pengusaha online. Sebagai informasi, aturan yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi, ini mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau e-commerce, baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya wajib memiliki izin usaha.
Pembuatan izin juga bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Dapat dilakukan pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merujuk PP 80/2019 pasal 15 ayat 1 tertulis yang wajib memiliki izin usaha adalah pelaku usaha. (ton)