Tak Gampang Mengembangkan BUMDes

179

Surabaya (bisnissurabaya.com)- KETIKA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sekitar 4 tahun lewat, sudah dipatok, bawa itu wujudnya berbeda dengan sewaktu diadakannya Koperasi Unit Desa (KUD) dengan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dalam pemerintahan Orde Baru dulu. Program yang dikendalikan pemerintah waktu itu, sebagian memang dapat terwujud dan berhasil, tetapi sebagian besar cuma ada wadahnya, namun isinya “kosong”. Isi pesan untuk arahan BUUD/KUD lebih terarah pada kepentingan politik pemerintah atau penguasa.

BUMDes diarahkan sebagai badan usaha yang bersifat komersial dalam tatatan ekonomi liberal, namun berada di lapis paling bawah dalam struktur sosial kita. Yakni, di pedesaan. Terutama kalua bisa sukses di desa-desa yang jauh dari kota. Mungkin ada garis merahnya secara idealnya antara BUUD/KUD dengan BUMDes bagi kepentingan warga desa bersangkutan. Yakni menjadikan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Akan tetapi, selalu tidaklah mudah untuk tujuan tersebut apabila digantungkan sepenuhnya kepada warga desa setempat, dikarenakan ruang gerak pengembangan perekonomian mereka sudah sejak dahulu-kala dikerjakan oleh unsur-unsur pengusaha atau pedagang yang memang profesional di bidang mata rantai perekonomian dan perdagangan untuk pedesaan dan hubungannya dengan perkotaan ataupun secara nasional sampaipun global.

Presiden Joko Widodo mengawali tahun pertama Kabinet Indonesia Maju usai memimpin Kabinet Kerja lima tahun lampau, mungkin merasa geram juga, bahwa BUMDes yang disetujuinya kira-kira 4 tahun lampau itu seolah mandek di tempat.

Dalam rapat terbatas Kabinetnya (11/12) yang membahas “Penyaluran Dana Desa Tahun 2020” di Jakarta,  Presiden memerintahkan agar BUMDes direvatilisasi sebagai penggerak ekonomi daerah. “Saya minta BUMDes di ‘skill up’, mulai disambungkan, diintegrasikan dengan ‘supply chain’ nasional.” Perintah itu didasarkan data yang diterimanya, bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan cuma 1.670 BUMDes beroperasi, namun belum memberikan kontribusi perekonomian bagi desa bersangkutan.  Dia berharap, BUMDes dapat melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar serta pemasaran produknya bisa tersambung dengan rantai pasok nasional. “Mulai dibuka ‘channel’ distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke ‘marketplace’, baik marketplace nasional maupun global.” kata Presiden. Harapannya, industrialisasi pedesaan harus dimulai dengan penciptaan lapangan kerja besar-besaran di desa.

Dalam lima tahun mendatang, dana bantuan untuk pedesaan pada APBN dialokasikan sebesar Rp 329 triliun. Berarti untuk tahun 2020 ditingkatkan Rp. 2 triliun dari anggaran 2019 sehingga menjadi Rp. 72 triliun. Tentunya diharapkan pada desa-desa yang riiil, karena beberapa waktu lalu terungkap, pihak Pemerintah Daerah setempat membuat “desa-desa gendruwo” alias fiktif, demi mendapatkan dana tersebut untuk bisa dikorupsi oleh beberapa oknum di pemerintahan daerah itu. Harapan pemerintah, dana bantuan yang jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (melihat potensi dan jumlah penduduknya) itu bisa diolah demi kemajuan perekonomian rakyat desa bersangkutan. BUMDes itu sebagai salah satu harapannya. “Dengan jumlah yang semakin meningkat, saya inginkan penyalurannya efektif dan memiliki dampak signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan pembangunan ekonomi produktif, menggerakkan indistri di pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan di desa.” kata Jokowi.

Dana desa itu semula untuk kepentingan mendesak saat itu. Seperti perbaikan infrastruktur setempat, pembuatan embung (kolam besar)  dan fasilitas desa setempat. Pada acara untuk media Metro Group di Jakarta (26/11), Jokowi  antara lain menyatakan, bahwa selama 4 tahun sejak diadakannya dana desa itu sebesar Rp. 187 triliun, antara lain dapat mengurangi angka kemiskinan 1,8 % dari 11,2 %. Menurutnya, pemberdayaan perekonomian desa-desa  setempat menunjukkan hasilnya.

Jadi, ada modal tersedia yang berupa dana bantuan itu. Ada pedoman prinsip tujuan bantuan dana tersebut. Juga sudah ada yang mempunyai BUMDes di desanya. Akan lancarkah pelaksanaannya? Di sinilah letak unsur crucial-nya. Sebagaimana sejarah dan pengalaman sejak ratusan tahun kehidupan pedesaan yang semula didasarkan poada sikap gotong royong warganya, hingga kini hanya sedikit sekali warga desa itu yang maish suka tinggal di desanya itu mempunyai sikap berwirausaha (interpreneurship). Malahan lebih banyak mata-rantai (chain) dan saluran (channel) perekonomian berada di tangan pengusaha-pengusaha dari luar desa yang mengendalikan kebutuhan ekonomi desa bersangkutan. Untuk menjadikan warga itu menjadi kaum wirausahawan akan lebih banyak merubah pola pikir dan pola kinerja yang cukup siginifikan.

Saya pernah membandingkan keberadaan saat BUUD/KUD dulu (1985-an) yang pada dasarnya adalah warga berkoperasi desa dengan pola yang hampir sama di beberapa tempat di Korea Selatan yang bernama Semaul Umdong. Sangat jauh berbeda. Warga desa-desa di Korsel itu terbawa oleh tekanan ekonomi, sosial, politik serta faktor alamnya yang berbeda dengan di Indonesia. Kehidupan sosialnya merasa saling berkepentingan dan perlu hidup dalam suatu tekanan politik ancaman militer dari Korea Utara. Secara geologis, buminya lebih banyak terdiri dari pegunungan batu padas, dan lahan pertanian tidak terlalu terbuka lebar. Empat musim, dimana musim dinginnya “keras” karena dekat Kutub Utara, harus ditanggulangi. Kesemuanya membentuk sikap disiplin sosial yang tinggi. Mereka menyadari, anak-anak muda desa itu banyak yang tertarik hidup di perkotaan, karena lapangan pekerjaan,– terutama di sektor perindustrian yang bertumbuh pesat di negara itu,– karena lebih menjanjikan, sehingga terjadilah urbanisasi ke kota-kota-kota dan kawasan industri. Dengan sistem koperasi desa Semaul Umdong itulah pengembangan perekonomian desa mereka bisa dibangkitkan sendiri. Cocok tanam sendiri, panen dan pengolahan hasil pasca panen sendiri, sampaipun pemasarannya dilakukanoleh perkoperasian itu sendiri. Di setiap kelompok koperasi itu, peralatan machinery pertanian tersedia, seperti unit-unit tractor, mesin penggilingan, unit-unit pergudangan  hasil panen serta satu dua silo uang pengolahan (pengeringan) produk pertanian juga ada. Di tempat demikian, ada kantor-kantor koperasi yang mengurusi administrasi proses pertanian anggota koperasinya. Yang patut dicatat, mampu mengurangi urbanisasi tenaga kerja muda ke luar desanya.

Menjadikan BUMDes seperti itu bisa-bisa saja. Namun perlu tahapan dan pencerdasan serta ketrampilan tertentu bagi warga di desa itu. Khususnya yang dipilih menjadi pelaksana-pelaksana di BUMDes..  Tidak bisa dilepas sendiri tanpa dukungan pihak Pemerintah. Terutama dari Kementerian-kementerian yang berkaitan dengan pedesaan berikut turunannya yakni Dinas-dinas yang bersangkutan di masing-masing Pemerintahan Daerah. Untuk membina tata kelola BUMDes itu perlu para instruktur yang profesional untuk memberikan semacam pelatihan bisnis secara terapan dan sederhana, antara lain potensi komoditi apa yang harus dan patut dipasarkan, cara pemasarannya sampaipun komoditi apa yang sebenarnya dibutuhkan warga desa itu. Kesemuanya harus dengan wajar, jujur dan profesional.

Sayang, kita belum tahu sejauhmana “kisah” BUMDes di desa-desa provinsi Jawa Timur kita ini. Juga “kisah” sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas-dinas yang berkaitan dengan permasalahan pedesaan “menyingsingkan lengan baju” dengan jujur ikut memajukan perekonomian pedesaan dan sekaligus mengurangi kemiskinan pedesaan di provinsi ini. (amak syariffudin)