Sidoarjo, (bisnissurabaya.com)
Menjelang berakhirnya kepemimpinan Bupati Sidoarjo, mendapat sorotan tajam dari mahasiswa. Para mahasiswa ini tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo. Ratusan mahasiswa ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sidoarjo dan mengusung 10 tuntutan, Senin (9/12).
Tuntutan tersebut antara lain percepat pendirian RSD wilayah barat tanpa menggunakan sistem KPBU, relokasi PKL Gading fajar Sidoarjo demi terwujudnya sentra ekonomi Terpadu/UMKM dan realisasi frontage Gedangan-Waru sebagai pengurai kemacetan jalan. Terhadap tuntutan ini, perwakilan mahasiswa diterima oleh Komisi A bersama Wakil Ketua DPRD Kayan dan perwakilan Komisi D Kesra Mimik Idayana.

Dalam forum tersebut, persoalan KPBU disoroti tajam oleh mahasiswa. Jika santer diberitakan bahwa RSD Krian tidak dibangun oleh APBD karena persoalan defisit anggaran, namun setelah PMII melakukan investigasi tidak ditemukan fakta hubungan antara defisit anggaran dengan pembangunan RSD Krian menggunakan APBD baik 2019 maupun 2020.

“Untuk itu kami mendesak legislatif segera meminta eksekutif Sidoarjo merealisasikan pembangunan RSD wilayah barat yang sangat dibutuhkan warga. Jadi kami ini mengawal amanah kalo memang sudah digedog APBD ya kami akan kawal dan awasi pembangunannya,” tutur salah satu perwakilan PMII dihadapan wakil ketua dan komisi A serta komisi D.

Kayan, wakil ketua Dewan menyampaikan seluruh anggota dewan sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut, meski demikian menurutnya pembangunan ini masih terjadi perdebatan dari fraksi-fraksi yang ada. Sebagian menyetujui menggunakan skema APBD, namun sebagian fraksi lain menolak dan kukuh pada skema KPBU. “Pansus terkait ini sudah dibentuk dan melakukan kajian hukum, kajian fisik bahkan konsultasi ke berbagai pihak terkait serta pendampingan dari tenaga ahli, sehingga kami masih akan menunggu proses tersebut. Proses ini mohon juga dihargai, meski debatable,” jelas Kayan.

Pihaknya butuh dukungan, kawalan teman-teman mahasiswa semua untuk yang terbaik buat Sidoarjo. Dewan sejak 2019 telah melakukan pengganggaran pembangunan RSD wilayah barat senilai Rp 125 miliar dan tahun ini dianggarkan lagi Rp120 miliar dan sudah digedog namun masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. “Jika evaluasi ini sudah turun, kami akan melakukan langkah-langkah konkrit dan kebijakan terkait ini,” ulas Kayan Wakil Ketua Dewan dari Fraksi Gerindra.

Sementara itu, soal 10 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disikapi cukup serius oleh Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang juga berasal dari Fraksi Gerindra Mimik Idayana. Ia menilai, tuntutan mahasiswa Sidoarjo sangat relevan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mahasiswa Sidoarjo masih cukup kritis menyikapi berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan sejak lama. Salah satunya masalah PKL baik di Gading Fajar maupun Gajah Mada.

“Masalah PKL memang harus kita fasilitasi, tapi sebelum melakukan relokasi, Pemkab harus menyiapkan lahan dulu misalnya PKL gading fajar ada lahan kosong yang bisa digunakan. Salah satunya di lahan kosong depan SMA Negeri 2, dulu sempat dipindah disana namun tanpa persiapan. Lahan kosong itu tidak dipersiapkan dengan baik, jika hujan becek sehingga warga enggan kesana. persiapkanlah lokasi yang layak, misalnya tenda sehingga warga nyaman masuk arena PKL,” papar Mimik.

Perhatian terhadap pedagang ini menjadi tanggung jawab bersama. Keberadaan PKL juga harus dipandang dari sisi manfaat, baik bagi para pedagang kecil maupun bagi pembeli yang berada didekat lokasi strategis tersebut. “Saya kira rekan-rekan PKL mau lah direlokasi asal Pemkab memfasilitasi lokasi tersebut dan melakukan pembenahan agar yang membeli juga nyaman, rapi, bersih, tidak kehujanan. Saya kira mau kok mereka,” sambung Mimik.

Dari 10 tuntutan tersebut, Mimik Idayana akan melakukan kajian dan langkah-langkah konkrit pada persoalan kesejahteraan rakyat utamanya bagi masyarakat kurang mampu di Sidoarjo. Pihaknya mulai melakukan kordinasi dengan aparatur Pemerintahan Desa terkait pendataan warga miskin yang layak diberi fasilitas bantuan dari berbagai skema bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Harus dilakukan pengawasan pada pendataan untuk mendapatkan data valid warga miskin yang layak dibantu. Saya lihat soal pendataan ini cukup amburadul, karena data lama hanya di copy paste tanpa validasi. Tuntutan rekan-rekan mahasiswa terkait bantuan pendidikan bagi warga tak mampu di Sidoarjo menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti, baik persoalan data maupun bantuan yang sudah ada,” pungkas Mimik. (rino)