Dalam pemilihan wali kota/Pilwali Surabaya 2020 – 2025 trend, kemenangan calon independen sangat mungkin terjadi. Berkat Undang-Undang/UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi/MK pada 23 Juli 2007, yang menerima gugatan Lalu Langgalawe, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Lombok Tengah/Loteng, Nusa Tenggara Barat/NTB. Sejak itu calon independen diakomodasi dalam ajang pemilihan bupati, wali kota, sampai gubernur.

Kemenangan ini setidaknya dapat memberikan harapan bahwa calon independen mempunyai kualitas pemimpin, integritas tinggi dan didukung publik, adalah fenomena baru yang bisa keluar sebagai pemenang pemilihan kepala daerah/Pilkada sekaligus dapat mengubah peta dan struktur politik. Jelasnya, tanpa dukungan partai politik-pun seseorang bisa menjadi kepala daerah.

Selanjutnya, kemenangan seorang calon independen di pilkada, sekurangnya dapat menjawab nyaris putusasanya masyarakat. Karena dipaksa untuk menerima kenyataan, bahwa selama ini hanya calon dari jalur politik yang bisa memenangi pilkada. Kalau ini terjadi, bisa membuat sejarah dan peta politik baru. Sehingga, putera-puteri terbaik di kota atau kabupaten bisa menjadi kepala daerah tanpa harus tergantung pada partai politik dan bisa melakukan pendanaan kampanye dalam jumlah yang masuk akal serta dengan cara-cara yang bersih. Sehingga sangggup memimpin dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan terhormat.

Sebagai bukti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, saat merilis jumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018. Menurut data KPU saat itu, ada 514 pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada, 69 diantaranya calon independen. Berdasarkan rembesan informasi, publishing dan “curi” dengar sana – sini, kemudian diolah dalam analisis, sudah bisa dipastikan, bahwa polarisasi Suara/ Kekuatan Bergaining bakal calon/balon kontestan Pilwali Surabaya mengerucut membentuk tiga sudut kekuatan.

Boleh saya katakan, bahwa siapapun kandidat wali kota Surabaya, tidak bisa tidak musti mengkalkulasi kekuatan bargaining nya dengan apa yang saya sebut kekuatan segitiga atau Triangle of Power. Apa itu Triangle of Power? Kita semua tahu, bahwa latar belakang pemikiran setiap balon pilwali tentu berbeda-beda. Ada yang berangkat dengan haqul yaqin karena didukung partai politik, ada yang maju pilwali karena niscaya menerima amanah birokrasi meneruskan “estafet” walikota sebelumnya.

Ada yang nekat ikut pilwali dengan semangat multi colour (beragam) latar belakang, antara lain, independen, didukung partai kecil, akademisi atau profesi, tokoh masyarakat, agamawan, artis atau pengusaha dll. Selain kandidat jalur independen, sesungguhnya kandidat dari tokoh masyarakat yang menonjol dan merebut simpati warga, juga punya peluang menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada.

Di Surabaya, meski dua sudut utama, yakni PDiP dan birokrat adalah hegemoni yang begitu kuat, tetap saja masih dimungkinkan – bahkan bisa niscaya – kandidat non PDiP dan non birokrat dapat memenangkan kursi pasangan wali kota – wawali Surabaya asal pasangan ini mampu membranding dirinya dan tim suksesnya menjadi poros tengah yang menghadang sekaligus memporak porandakan  pasangan hegemonis PDIP dan birokrat. Sementara menurut UU Pilkada, syarat mengusung calon sendiri, adalah jika suatu parpol memperoleh 20 persen kursi di DPRD, sementara kursi di DPRD Surabaya jumlahnya 50. Artinya PDiP bisa melenggang sendiri untuk mengusung balon wali kota/wawali Surabaya. Kalau harus koalisi, maka pasti PDIP lebih cenderung berpasangan dengan kandidat dari birokrat pilihan Wali Kota, Tri Rismaharini. Mengapa ? Sudah jadi rahasia umum, hampir pasti, bahwa balon pilihan Risma adalah hasil bergaining power nya dengan DPP PDPP di Jakarta. Lalu bagaimana dengan partai lain non PDIP?

Ya. Memang partai lain non PDIP, tidak bisa mengusung calonnya sendiri, karena perolehan kursinya di DPRD Surabaya, paling tinggi hanya 5 kursi (Gerindra, PKB, Golkar, PKS). Tak ada jalan lain. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain. Sehingga memenuhi 20 persen dari jumlah kursi DPRD (50 kursi), untuk bisa mengusung calon wali-wawali gabungan.

Nah, baik balon jalur independen maupun kader partai atau tokoh masyarakat yang diusung oleh partai non PDiP, saya tegaskan masih sangat mungkin bisa mendobrak duet PDIP – birokrat dan menang dalam kontestasi Pilkada Surabaya asal personil pasangan tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang “pilih tanding” (tak tertandingi). Pasangan yang manakah itu ?

Mereka harus pasangan yang betul-betul punya daya pesona dan daya tawar yang tinggi, sinergis dan harmonis dalam dikotomi positif, antara lain gabungan pasangan millenial-gaek (yunior-senior), muslim-non muslim, WNI asli-keturunan, laki-laki – perempuan, akademisi-praktisi, mantan TNI/Polri-sipil, pengusaha-agamawan, Jawa-non Jawa. Tentu sangat ideal jika gabungan dari semua dikotomi itu.

Lebih daripada semua itu, seorang kandidat walikota Surabaya sudah sepatutnya mempunyai syarat, punya kompetensi science dan leadership memadai, minimal S2, punya knowledge yang cukup, terutama pengetahuan tentang Suroboyo dan paling fundamental lagi adalah memiliki attitude, yakni sikap mental, perilaku, etika dan budaya Pancasila, yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdedikasi persatuan demi Kedaulatan Indonesia, berkerakyatan (simpati dan empati kepada aspirasi rakyat) serta pandai bermusyawarah untuk mufakat, terakhir bersikap perilaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila syarat dan kriteria ini tak punya ? Saran saya, lebih baik mundur atau batal saja. Jujur, kami tak mau punya wali kota kaleng-kaleng. (Sila Basuki, SH., MBA/pemerhati sosial)