Benarkah Iuran BPJS Naik Malah Peserta Kelas 1 Meningkat? Ini Faktanya

80
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya dr Herman Dinata Mihardja. (Foto/ton)

Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Kebijakan Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen lebih di tahun 2020. Kondisi ini, justru diyakini banyak peserra melakukan perubahan kelas pelayanan dari kelas 1 jadi kelas 2 atau 3, maupun dari kelas 2 menjadi kelas 3.

Namun ternyata, pada tahun 2020 nanti, jumlah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 di Surabaya, justru mengalami peningkatan signifikan, yakni adanya penyesuaian upah minimum kota (UMK) kota Surabaya sebesar Rp 4,2 juta.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya, dr Herman Dinata Mihardja menilai, adanya kenaikan iuran memang akan meningkatkan jumlah peserta kelas 3 karena ada peserta yang turun kelas. Namun hal ini tidak terlalu signifikan karena memang kelas 3 pesertanya yang terbanyak.

“Namun yang harus mulai diantisipasi justru kenaikan jumlah peserta kelas 1 yang akan naik signifikan ini. Dengan adanya UMK Surabaya yang menjadi diatas Rp 4 juta, karena secara regulasi, upah diatas Rp 4 juta itu masuk kelas 1,” kata dr Herman ini.

Berdasar hal itu, lanjut Herman, maka, dasar kenaikan kelas ini mengacu pada Perpres 82/2018. Dimana pada Perpres 82 tahun 2018 pasal 50 huruf C nomer 8 menunjukkan bahwa yang termasuk peserta yang menerima pelayanan kelas 1 adalah “Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan angka 5, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dengan gaji atau upah lebih dari Rp 4 juta.

“Dari fakta ini jelas jumlah peserta PPU (swasta dan BUMN) yang di Surabaya mencapai 900.000 lebih, banyak yang akan naik ke kelas 1 karena perubahan UMK yang di atas Rp 4 juta. Ini karena memang regulasinya mengharuskan demikian,” imbuh dr Herman.

Sehingga, ia berharap pihak rumah sakit (RS) harus mulai mengantisipasi, terutama terkait jumlah tempat tidur untuk kelas 1 yang relatif lebih sedikit dibanding kelas 3 dan kelas 2.

“Rumah Sakut harus sudah mulai mengantisipasi hal ini, karena kenaikan signifikan jumlah peserta kelas 1 ini tentu, akan berdampak pada ketersediaan tempat tidur kelas 1 di berbagai RS rujukan. Jangan sampai nantinya terjadi pasien kelas 1, karena keterbatasan kamar di Rumah Sakit, justru pasien ditolak, atau diturunkan kelasnya,” jelas dr. Herman.

dr. Herman juga menambahkan, kalau terjadi kekurangan kamar kelas 1 maka penanganan pasien bisa dinaikkan ke kelas VIP. “Kenaikan ke kelas VIP ini dimungkinkan selama memang faktanya RS kekurangan kamar bagi pasien kelas 1. Namun, kalau atas permintaan pasien atau peserta, ya bisa juga tapi akan dikenakan urun biaya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur/Jatim Nomor: 188/568/KPTS/013/2019, diputuskan beberapa wilayah di Jatim mengalami kenaikan UMK yang jumlahnya diatas Rp 4 juta, seperti Kota Surabaya Rp 4.200.479, Kabupaten Gresik Rp 4.197.030, Kabupaten Sidoarjo Rp 4.193.581, Kabupaten Pasuruan Rp 4.190.133, dan Kabupaten Mojokerto Rp 4.179.787. (ton)